52 Persen Jalan di Indonesia Rusak, Pemerintah Anggarkan Rp 32,7 Triliun di 2023

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno memaparkan, kondisi jalan rusak tidak hanya banyak terjadi di Provinsi Lampung, tapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Total, ia menyebut ada sekitar 52 persen jaringan jalan buruk di daerah yang bakal dibenahi oleh pemerintah pusat. Nominal anggaran yang disiapkan pun tidak kecil, mencapai Rp 32,7 triliun. 

"Jadi itu jalan seluruh Indonesia ada 52 persen yang rusak yang akan ditangani oleh pusat. Jadi pusat mengeluarkan dana tahun ini Rp 32,7 triliun," jelas Djoko kepada Liputan6.com, Sabtu (6/5/2023).

Djoko mengatakan, aksi ini dilakukan lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemerintah daerah (pemda) tidak mampu mengelola jalan dengan baik. Terlebih, alokasi anggaran daerah untuk merawat jalan rusak tergolong minim. 

"Memang kalau dilihat, jalan yang rusak banyak di kabupaten. Sementara kabupaten itu anggarannya kecil APBD-nya," sebut dia. 

Menurut dia, salah satu penyebab utama jalan rusak adalah truk yang mengangkut melebihi tonase dan dimensi. Sehingga pemerintah diminta terlebih dulu membangun fasilitas jembatan timbang.

"Harapannya, dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun atau memperbaiki jalan di daerah dapat mengurangi prosentese jalan rusak di daerah," ungkapnya.

Adapun saat ini sedang marak pemberitaan jalan rusak di Provinsi Lampung. Namun, Djoko menilai masyarakat belum tahu banyak soal status jalan dan kewenangannya. 

"Masyarakat tahunya jalan harus bagus dan tidak rusak, sehingga nyaman untuk dilewati. Sesungguhnya, jalan yang rusak tidak hanya di Provinsi Lampung, di kebanyakan provinsi lainnya juga tidak jauh beda. Terutama pada status jalan kabupaten yang wewenangnya ada di bupati," tuturnya. 

Lampung kini menjadi sorotan usai TikToker Bima Yudho Saputro menjadi viral. Melalui akun tiktok Bima, @awbimaxreborn, ia menyampaikan sejumlah kritik terhadap Lampung. Salah satunya infrastruktur jalan.

Seiring viral video Bima yang menyoroti jalan tersebut turut menyita perhatian pemerintah pusat. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Lampung pada Jumat, 5 Mei 2023.

Saat kunjungan kerja tersebut, Jokowi meninjau harga pangan di Pasar Natar Lampung Selatan dan meninjau langsung beberapa ruas jalan rusak di Lampung. Salah satunya ruas jalan Simpang Korpri-Purwotani atau jalan akses Tol Itera atau Kota Baru.

Dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com, Jokowi mengatakan, masyarakat harus tahu penanggung jawab pengelolaan jalan berbeda tergantung jenis jalannya. Pelaksana kewenangan jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten dan kota oleh bupati dan wali kota.

"Tapi karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini khusus untuk Lampung, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah," ujar Jokowi.

Setelah meninjau secara langsung kondisi jalan rusak di Lampung, Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan lelang pekerjaan.

"Tapi nanti ada beberapa ruas yang masih menjadi tanggungjawabnya Gubernur dan Bupati. Jangan semuanya ditangani pemerintah pusat," kata Jokowi.

Bicara mengenai jalan rusak, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Statistik Transportasi Darat pada 2021. Publikasi statistik transportasi darat tahun 2021 ini merupakan publikasi keenam terbitan tahunan yang mendokumentasikan data-data transportasi darat berdasarkan hasil kompilasi dan pengolahan data yang bersumber dari berbagai instansi lain. Data yang disajikan meliputi data panjang jalan, kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan angkutan kereta api.

Berikut deretan 10 daerah dengan kondisi jalan rusak berat terbanyak berdasarkan kewenangannya jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota dikutip dari Statistik Transportasi Darat 2021 oleh BPS:

A.Jalan Negara:

1. Papua: 278 KM
2. Kalimantan Tengah: 244 KM
3. Papua Barat: 143 KM
4. Kalimantan Timur: 77 KM
5. Maluku: 55 KM
6. Jambi: 44 KM
7. Kalimantan Barat: 43 KM
8. Riau: 42 KM
9. Sulawesi Selatan: 32 KM
10. Maluku Utara: 30 KM

B.Jalan Provinsi:

1. Nusa Tenggara Timur: 667 KM
2. Riau: 633 KM
3. Papua Barat: 623 KM
4. Sumatra Utara: 583 KM
5. Sulawesi Tengah: 442 KM
6. Maluku Utara: 430 KM
7. Sulawesi Selatan: 374 KM
8. Bengkulu: 270 KM
9. Lampung: 252 KM
10. Kalimantan Barat: 252 KM

C.Jalan Kabupaten/Kota:

1. Sumatra Utara: 9.187 KM
2. Nusa Tenggara Timyr: 6.306 KM
3. Papua: 4.888 KM
4. Kalimantan Tengah: 4.579 KM
5. Sumatra Barat: 4.024 KM
6. Aceh: 3.933 KM
7. Sulawesi Selatan: 3.923 KM
8. Kalimantan Barat: 3.412 KM
9. Riau: 3.250 KM
10. Sulawesi Tengah: 3.147 KM

Jika melihat data BPS, jalan kabupaten/kota yang rusak berat di Lampung juga mencpai 2.368 KM pada 2021