Mulai 1 Juni, KRL Jabodetabek Tambah 61 Perjalanan dan Pangkas Waktu Tunggu

Liputan6.com, Jakarta KAI Commuter akan memberlakukan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023, terhitung mulai 1 Juni 2023. Dengan penerapan Gapeka baru ini, terdapat perubahan dan penyesuaian pelayanan perjalanan kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, KA Lokal Merak, dan KA Bandara Soekarno-Hatta.

Gapeka sendiri merupakan pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api. Mulai dari berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan untuk pengendalian perjalanan kereta api.

"Pada Gapeka 2023 ini, pelayanan operasional perjalanan commuterline bertambah 61 perjalanan sehingga menjadi 1.232 perjalanan dengan secara bertahap akan mengoperasikan 100 trainset per harinya," jelas VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, Selasa (16/5/2023).

Anne menambahkan, di Lin Bekasi terdapat penambahan sebanyak 44 perjalanan untuk relasi Cikarang/Bekasi-Kampung Bandan via Manggarai maupun via Pasar Senen.

"Selain itu, penambahan juga terdapat pada lin-lin Jabodetabek lainnya 14 perjalanan di Lin Tanjung Priok, 8 perjalanan di Lin Tangerang dan 6 perjalanan di Lin Bogor," paparnya.

Waktu Tunggu Pemberangkatan

Tidak hanya penambahan perjalanan, ia melanjutkan, untuk headway atau waktu tunggu pemberangkatan dan peningkatan rata-rata kecepatan perjalanan juga terdapat penyesuaian. Sebagai contoh, pada Lin Bekasi rata-rata headway menjadi 9 menit yang sebelumnya 12 menit.

"Untuk Lin Rangkasbitung headway menjadi 12 menit yang sebelumnya 14 menit. Sedangkan untuk Lin Tangerang dan Lin Tanjungpriuk headway yang semula masing-masing selama 20 menit menjadi 18 menit," terang Anne.

Peningkatan pelayanan juga dilakukan pada Gapeka 2023 ini, dengan menambahkan dukungan sarana pada Lin Cikarang yang dioperasikan setiap hari sebanyak 7 trainset menjadi 28 trainset.

Sedangkan peningkatan rata-rata kecepatan perjalanan kereta, pada Lin Cikarang yang sebelumnya rata-rata 70 km per jam menjadi 95 km per jam, dan Lin Tangerang yang sebelumnya memiliki kecepatan maksimal 70 km per jam menjadi 75 km per jam.

Anne menyampaikan, peningkatan pelayanan perjalanan KA Lokal Merak pada Gapeka 2023 ini terjadi pada waktu tempuh perjalanannya.

"Jika sebelumnya memiliki waktu tempuh 116 menit, akan dipersingkat menjadi 108 menit atau lebih cepat 8 menit. Perjalanan KA Lokal Merak akan melayani pengguna sebanyak 14 perjalanan," tuturnya.

Namun, dalam Gapeka 2023 untuk tarif KA lokal Merak, yang sebelumnya direncanakan terdapat penyesuaian pada mulai 1 Juni 2023 menjadi Rp 5.000, untuk sementara ditunda.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian (Dirjenka) Kementerian Perhubungan Nomor KA.105/1/2/DJKA/2023 tanggal 4 Mei 2023 terkait penundaan penyesuaian tarif KA penugasan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO). Sehingga tarif KA Lokal Merak masih sama yakni sebesar Rp 3000 per perjalanan.

Sementara untuk pelayanan KA Bandara Soetta, Anne melanjutkan, pada pemberlakuan Gapeka 2023 ini mempunyai program sebanyak 70 jadwal perjalanan tiap hari. Namun saat ini perjalanan KA Bandara hanya sebanyak 40 perjalanan per hari, dengan relasi Stasiun Manggarai-Stasiun Bandara Soetta dengan pemberhentian di Stasiun BNI City, Stasiun Duri dan Stasiun Batu Ceper.

Di sisi lain, peningkatan layanan KA Bandara Soetta dimaksimalkan pada waktu tempuh perjalanan menjadi 52 menit, atau lebih cepat 4 menit jika dibanding sebelumnya.

"Sistem pembayaran tiket KA Bandara Soetta juga telah terintegrasi dengan Kartu Multi Trip (KMT). Sehingga pengguna yang ingin melanjutkan perjalannya menggunakan commuterline bisa langsung tap-in atau tap out di stasiun-stasiun commuterline," pungkas Anne.

Menteri BUMN Erick Thohir kembali bersuara mengenai rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang. Saat ini pihaknya masih terus menjalin diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait rencana impor KRL bekas Jepang ini.

Beberapa pihak diantaranya adalah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, hingga pihak Komisi VI DPR RI. Dia bersikap akan menolak rencana impor KRL jika ternyata terjadi pelanggaran.

"Saya sudah diskusi dengan Pak Luhut, Pak Agus Gumiwang, Pak Menhub, Komisi VI, saya sudah diskusi kita jangan lihat impor dan tidak impor," ujar Erick di Kementerian BUMN, Rabu (3/5/2023).

Sebelum memutuskan opsi yang diambil, Erick menekankan perlu adanya kajian yang menyeluruh. Utamanya mengenai proyeksi pelayanan penumpang kedepannya, serta mengkalkulasi jumlah kebutuhan gerbongnya.

Setelah mengantongi data yang jelas, dan disepakati oleh setiap pihak terkait, baru bisa diputuskan opsi apa yang akan diambil. Baik itu impor, maupun pemenuhan armada dari dalam negeri. "Nah karena itu kita mesti pikir ulang kebutuhan gerbongnya berapa. saya menolak impor kalau ternyata di mark up, saya akan minta BPKP audit ulang," tegasnya.

"Tapi kalau memang kita membutuhkan yah terbuka, tetapi duduk dengan data yang sama, bukan masing-masing (pihak) mempersentasikan data. Kalau ada korupsi-korupsi saya sikat," sambung Erick.

Pada kesempatan ini, Erick juga menjelaskan mengenai kemampuan produksi PT Industri Kereta Api alias INKA. Menurutnya, ini juga jadi poin penting pada konteks pemenuhan kebutuhan kedepannya.

Menurutnya, INKA memiliki kompetensi untuk memproduksi gerbon kereta, baik itu versi dalam negeri, maupun versi hasil kerja sama dengan Stadler, perusahaan asal Swiss yang bekerja sama dengan INKA sejak 2020 lalu.

"Nah tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa, transparan aja, silahkan diaudit. Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi, 2.000 (gerbong) misalnya, dan mencukupi seluruh kebutuhan yah jangan impor. Tapi ada catatan, inka itu ebitda nya masih negatif, artinya apa? perlu ada dukungan cashflow. Kalau cashflownya gak nemu, tidak mungkin produksi jumlah yang dibutuhkan. itu satu hal," bebernya.

Di sisi lain, Erick juga meminta KAI untuk membuat proyeksi pertumbuhan jumlah penumpang kedepannya. Baik dari sisi penumpang KRL maupun dari jalur-jalur kereta api yang saat ini belum beroperasi.

Dari situ, diharapkan ada data yang jelas mengenai kebutuhan gerbong kereta api. Sehingga, opsi-opsi yang ada bisa ditentukan. "Nah ini kita meski pikir ulang, kenapa? saya rasa fasilitas kendaraan umum, kendaraan publik ini menjadi prioritas utama, karena tidak mungkin kita mendorong kendaran pribadi," jelasnya.