Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK, Pramono Anung: Transportasi Publik Harus Fairness Bagi Siapa Saja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Terkait hal ini, Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan Pramono Anung memberikan pandangannya.

Untuk transportasi publik, Pramono mengatakan, pemangku kepentingan diharapkan membuat kebijakan tetap memegang teguh prinsip berkeadilan.

"Tetapi yang paling penting adalah apapun transportasi publik itu harus fairness bagi siapa saja," kata dia di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Pramono mengaku belum mempelajari secara menyeluruh kebijakan terkait skema subsidi KRL Jabodetabek. Namun intinya, kata dia, tidak boleh ada pembeda karena KRL termasuk salah satu transportasi publik, sehingga semua lapisan masyarakat harus mendapatkan hak yang sama.

"Tidak boleh membedakan kelas yang namanya transportasi publik, harus misalnya orang yang menerima Bansos gitulah. Tidak bisa. Harus semuanya diperlakukan sama, karena ini transportasi publik. Kalau saya berpandangan seperti itu ya," ucap dia.

Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menerima perwakilan warga di Rumah Cemara, Jakarta Pusat pada Senin (2/9/2024). Dia pun mendengar keluhan terkait maraknya premanisme di daerah Tanjung Priok, terutama yang menargetkan sopir-sopir truk trailer.

"Hari ini kita belanja masalah dan luar biasa, saya juga kaget yang bertanya lebih dari 12 orang dan pertanyaannya dalam-dalam, termasuk misalnya sopir trailer di Tanjung Priok, bagaimana mengatasi premanisme dan sebagainya," kata Pramono.

Pramono menemui, masyarakat dengan berbagai latar belakang, ada dari UMKM, difabel, seniman, sopir, tukang ojek. Dia mengaku ingin mengetahui secara mendalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga Jakarta atau disebutnya 'belanja masalah'.

"Saya ingin mendapatkan masukan yang seluas-luasnya, apa yang menjadi persoalan atau problem di lapangan," ucap dia.

"Dan betul-betul saya bersyukur, pertanyaan-pertanyaan benar-benar sangat mendalam, mendasar dan memperkaya pengetahuan saya tentang Jakarta," sambung dia.

Bukan tanpa sebab, Pramono mengungkapkan, Jakarta sebentar lagi bukanlah Ibu Kota Negara. Tapi, statusnya akan berubah menjadi kota global atau pusat perekonomian nasional.

Karena itulah, siapapun pemimpinnya harus bisa melakukan terobosan-terobosan dan bekerja esktra. Pramono paun tak sungkan melanjutkan program-progam pendahulunya bila dipercaya memimpin Daerah Khusus Jakarta.

Misalnya, kata Pramobo, di bidang transportasi. Dia menyinggung keberadaan Transjakarta dan LRT maupun MRT yang dinilai memiliki segudang manfaat untuk masyarakat. Namun, dia menganggap perlu adanya perbaikan.

"Apa yang menjadi legacy semua gubernur diperbaiki dan disempurnakan, contoh Transjakarta itu kan mulai dari zaman Pak Sutiyoso termasuk LRT misalnya. Ini yang jadi problem kalau orang di Tangerang Selatan atau di Bekasi kan belum nyambung sepenuhnya," tandas dia.