Pembangunan Smelter Freeport Indonesia di Gresik Serap Investasi Rp 33 Triliun, Pekerjakan 15.000 Orang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur. Di dalam KEK Gresik ini masih dalam proses pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pembangunan Smelter Freeport ini sudah mencapai 72 persen, dan ditargetkan dapat selesai sebelum Mei 2024. Ini direncanakan menjadi smelter tembaga desain single line terbesar di dunia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia dapat berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Salah satunya melalui hilirisasi sumber daya mineral, yaitu tembaga yang diolah di smelter PT Freeport Indonesia.

Nilai investasi PT Freeport Indonesia untuk proyek ini telah menyentuh USD 2,2 miliar atau setara Rp 33 triliun per Mei 2023. Dari total investasi USD 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun, dan telah menyerap 15.000 tenaga kerja Indonesia.

"Melalui proyek smelter ini, kita lakukan hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah. Kita ingin Indonesia yang tidak hanya dikenal karena sumber daya alamnya saja, tapi karena produknya," kata Bahlil.

"Sudah terbukti, hilirisasi sumber daya mampu meningkatkan pendapatan negara. Nikel contohnya, naik dari USD 3,3 miliar menjadi USD 30 miliar setelah kita stop ekspor nikel dan lakukan hilirisasi," sambungnya.

Hilirisasi Pertambangan

Sementara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan, proyek smelter ini merupakan kontribusi PTFI dalam hilirisasi pertambangan. Sesuai dengan fokus pemerintah Indonesia yang mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi.

Apalagi, Tony menyampaikan, Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk menyuplai konsentrat ke Gresik untuk dimurnikan menjadi katoda tembaga, emas batangan dan perak batangan. Setelah beroperasi nanti, smelter ini akan mampu menghasilkan 600.000 ton tembaga, 50 ton emas, dan 210 ton perak per tahun.

"Tembaga ini digunakan untuk banyak sekali keperluan tapi paling utama untuk penghantar listrik, termasuk untuk kendaraan listrik. Tembaga ke depannya sangat menjanjikan, beruntung sekali Indonesia menjadi salah satu pemain utama tembaga," ungkap Tony.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, target pemerintah yang ingin menambah 10 persen porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia baru bisa terjadi setelah 2041.

Opsi penambahan saham 10 persen itu dijadikan sebagai syarat PT Freeport Indonesia untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan habis per 2041 nanti.

"Ya nanti (penambahan saham 10 persen pemerintah di PT Freeport Indonesia) sesudah 2041," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Secara aturan, permohonan perpanjangan IUPK baru bisa diajukan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun, sebelum berakhirnya jangka waktu operasi produksi. Ini diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

"Izin ya sekarang sampai 2041. Jadi dalam aturannya tambang terintegrasi, sepanjang dia memiliki cadangan yang memadai, dia bisa minta terus diperpanjang," jelas Arifin.

Adapun saat ini, kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51 persen. Sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

Pertimbangan perpanjangan kontrak tersebut dilihat dari pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik. Bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas per 2024.

Oleh karena itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dengan cara menambah saham 10 persen.

Kendati demikian, hal itu masih dalam pembahasan, untuk informasi resminya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, dimana Pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen, ini bocoran aja. Nanti akan diumumkan secara resmi, ini masih dalam pembahasan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang," kata Bahlil.