151 Pelabuhan Bakal Terapkan Inaportnet di 2023

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mendorong pelaksanaan pelayanan masyarakat yang lebih mudah dengan digitalisasi. Kemenko Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait telah bersinergi dan terus bekerja untuk melakukan digitalisasi layanan pelabuhan melalui implementasi Nastional Logistics Ecosystem (NLE).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Pelaksanaan Go Live Inaportnet Tahap I Tahun 2023 di Gedung Karya Kementerian Perhubungan, Senin (26/6/2023).

Di sana, dia menyampaikan bahwa pelaksanaan Inaportnet merupakan wujud nyata sinergi antar Kementerian dan Lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana Inaportnet terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW).

“Saya tegaskan bahwa sinergi adalah kunci. Dan penurunan biaya logistik adalah hal yang penting. Dengan adanya Inaportnet, proses yang biasanya dilakukan berhari mungkin sekarang prosesnya tinggal hitungan jam saja. Oleh karena itu, kiranya kebijakan ini harus terus bisa dilakukan,” tegas Menko Airlangga.

Fungsi Inaportnet

Inaportnet sendiri berfungsi untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang ada di setiap instansi terkait, untuk melayani kapal dan barang baik untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik. Pada tahun 2022, Inaportnet telah diterapkan pada 109 pelabuhan.

Untuk tahun 2023 direncanakan terdapat 151 pelabuhan yang akan menerapkan Inaportnet, di mana 40 pelabuhan diantaranya mulai melaksanakan pada tahap 1 kali ini.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi pimpinan Kementerian dan Lembaga atas capaian dan target penyelesaian Rencana Aksi National Logistics Ecosystem (NLE) yang telah dicapai hingga saat ini, sehingga terdapat simplifikasi proses bisnis layanan Pemerintah, dan kolaborasi antar sistem layanan logistik baik swasta, domestik, maupun internasional.

Evaluasi dan monitoring NLE juga yang telah dilakukan dengan kunjungan ke beberapa pelabuhan diantaranya Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Salah satu faktor penting yang dicatat adalah perlunya backbone sistem Inaportnet yang telah Go Live di pelabuhan untuk memastikan agar layanan NLE dapat diterapkan secara mandatori untuk membangun sistem logistik sebagai layanan yang menangani kepelabuhanan di bidang ekspor impor.

“Diharapkan Inaportnet dapat mewujudkan visi untuk penggerak utama efisiensi dan layanan publik dengan penyelenggaraan sistem elektronifikasi dalam impor dan ekspor agar daya saing nasional bisa terus meningkat,” ujar Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perhubungan, Koordinator Pelaksana Stranas PK, Kepala NSW, pejabat eselon 1 Kementerian dan Lembaga, serta pimpinan Badan Usaha Pelabuhan

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, informasi telah menjadi komoditas yang strategis dan penting. Kebutuhan akan informasi yang semakin meningkat telah menciptakan ruang promosi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam mempromosikan kegiatan usaha mereka.

Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah membuka peluang kerjasama dengan para stakeholder untuk memanfaatkan ruang promosi pada aplikasi milik Direktorat lalu Lintas dan Angkutan Laut, salah satunya adalah Inaportnet.

Hal ini disampaikan oleh Plh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi saat menyaksikan acara penandatanganan naskah perjanjian kerjasama digital platform pada aplikasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, di Ruang Sriwijaya Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Adapun ruang lingkup kerjasama yaitu pemanfaatan aplikasi Inaportnet dan/atau Simlala sebagai ruang promosi kegiatan usaha. Penandatanganan kerja sama kali ini dilaksanakan bersama dengan 25 perusahaan.

"Melalui kerjasama ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan para stakeholder diharapkan tidak hanya mendapatkan manfaat dalam proses layanan publik, tetapi juga dalam mempromosikan kegiatan usaha mereka. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk pembangunan sektor transportasi laut di Indonesia," ujar Capt. Antoni.