Ekonomi Indonesia Kuartal II 2023 Tumbuh 5,17%, Arif Budimanta: India dan Korsel Melambat

Liputan6.com, Jakarta Ekonomi Indonesia kuartal II 2023 dipublikasikan oleh BPS tumbuh sebesar 5,17% (yoy) sehingga sepanjang semester I 2023 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (yoy).

Menurut Direktur Eksekutif Megawati Institute, Dr. Arif Budimanta, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II ini cukup baik melihat beberapa negara tengah mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu seperti India 6,2% (dibandingkan 9,1% pada kuartal II 2022) dan Korea Selatan 0,9% (dibandingkan 2,9% pada Q2 2022).

Namun juga beberapa negara mitra dagang utama mengalami percepatan seperti tiongkok yang tumbuh 6,3% (dibandingkan 0,4% pada Q2 2022) dan juga Amerika Serikat 2,6% (dibandingkan 1,8% pada Q2 2022).

"Pertumbuhan ekonomi ini juga telah berdampak terhadap turunnya angka kemiskinan 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada Maret 2023, maupun angka kemiskinan ekstrem dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% per Maret 2023," kata dia dikutip Senin (7/8/2023).

Hal ini menjadi penting untuk disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga indikator ekonomi tidak sekedar “angka” saja tetapi juga dilengkapi “rasa” yang dalam indikator sosial ekonomi.

"Ke depan, kita masih memiliki tantangan cukup serius yang harus diselesaikan secara struktural seperti dalam hal meningkatkan kualitas konsumsi rumah tangga yang saat ini memiliki andil 2,77% terhadap pertumbuhan atau memiliki kontribusi sebanyak 53,31% terhadap PDB kuartal II 2023 ini," ungkapnya.

Konsumsi Masyarakat

Harus diakui bahwa sebagian yang menggerakan konsumsi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah adalah bantuan sosial yang cukup banyak digelontorkan baik program reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan maupun program dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi.

"Artinya tugas kita bersama untuk memastikan bahwa orang yang keluar dari kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem tetap bertahan dan meningkat kesejahteraannya sekalipun program bansos yang sebelumnya diterima akan diberhentikan," tutur dia.

Oleh karena itu, lanjut Arif, Indonesia harus berfikir agar konsumsi rumah tangga dapat terus tumbuh dan benar-benar didorong dari hasil meningkatnya pendapatan/penghasilan masyarakat yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan juga usahanya.

Agar hal ini dapat terwujud, maka investasi yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah baik dalam bidang infrastruktur, hilirisasi industri dan sebagainya harus dipastikan benar-benar membuka kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat (Warga Negara Indonesia) maupun mendorong bergerak dan tumbuhnya kegiatan usaha masyarakat dengan adanya backward and forward linkage investasi yang terbangun.

"Kita juga masih memiliki tantangan untuk menghadirkan keterkaitan ekonomi antar daerah, untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi di daerah yang memiliki sumberdaya alam melimpah dengan daerah yang tidak/kurang memiliki sumberdaya alam," ungkapnya.

Transformasi ekonomi yang saat ini tengah dilakukan harus dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut dan menjadikan ekonomi Indonesia ke depan lebih tinggi dan lebih berkualitas baik dalam hal menghadirkan pertumbuhan yang inklusif dan juga merata.

Persentase penduduk miskin di Indonesia terus menurun. perpaduan Intervensi kebijakan perekonomian dan perlindungan sosial menunjukkan hasil yg baik. Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan periode perhitungan Maret 2023 yakni sebesar 9,36% atau sebanyak 25,90 juta orang.

Angka kemiskinan yang diumumkan BPS hari ini lebih rendah dibandingkan dengan periode September 2022 yakni sebesar 9,57% (26,36 juta orang) maupun dibandingkan Maret 2022 yakni sebesar 9,54% (26,16 juta orang).

"Perkembangan tingkat dan jumlah orang miskin ini menunjukan adanya tren penurunan untuk itu momentum perbaikan kesejahteraan masyarakat ini harus terus dikelola dan dipercepat," kata Direktur Eksekutif Megawati Institute, Dr. Arif Budimanta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Menurut dia, penekanan Presiden Jokowi yang ingin menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sedikit banyak juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada umumnya, karena rumah tangga yang disasar pada program kemiskinan ektrem seluruhnya merupakan keluarga yang masuk kedalam kategori miskin.

Tingkat kemiskinan ekstrem sendiri, menurut kajian Bank Dunia per 2022 tercatat jumlahnya menurun signifikan menjadi 1,5%.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat berjalan lebih cepat apabila Indonesia dapat lebih ketat menjaga laju inflasi khususnya inflasi makanan yang proporsinya mencapai 74,21% dalam menentukan garis kemiskinan.

"Untuk itu, kedepan berbagai potensi gejolak harga pangan seperti dampak dari perubahan iklim, adanya El Nino, dan berbagai hal yang mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan harus dimitigasi dengan baik," jelasnya.

Disamping itu, penciptaan lapangan kerja dan iklim usaha yang mendukung terjadinya peningkatan pendapatan (income generating) masyarakat juga menjadi strategi yang tak terpisahkan dalam upaya penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 ini belum kembali pada level sebelum pandemi (September 2019 sebesar 9,22%) terutama untuk kondisi kemiskinan di daerah perkotaan, sehingga tren penurunan yang ada saat ini harus lebih diperkuat dengan kolaborasi dan konvergensi berbagai program yang ada baik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, korporasi swasta dan institusi lainnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 turun 0,21 persen poin terhadap September 2022 menjadi sebesar 9,36 persen.

Secara tahunan atau year on year (YoY), persentase penduduk miskin Indonesia juga turun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.

"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022," jelas Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto, Senin (17/7/2023).

Atqo menjabarkan, populasi penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 pun turun 7,29 persen dibanding September 2022 yang sebesar 7,53 persen.

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen.

Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 di wilayah perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang. Dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023.

"Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang, dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023," imbuh Atqo.

Adapun garis kemiskinan per Maret 2023 tercatat sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan. Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 408.522 (74,21 persen), dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 141.936 (25,79 persen).

"Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan," terangnya.