Pertamina Uji Coba Pencocokan Data dan Transaksi Digital LPG 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta Dalam mendukung penyaluran LPG bersubsidi sampai ke masyarakat yang berhak, PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba pencocokan data dan transaksi digital LPG 3 Kg di wilayah Sumatera Selatan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan tujuan program ini adalah sebagai upaya pendistribusian LPG Subsidi 3 kg yang lebih transparan dan tepat sasaran serta uji coba ini dilakukan di sub penyalur atau pangkalan resmi LPG 3 kg. 

"Pencocokan data konsumen rumah tangga dan usaha mikro dilakukan di sub penyalur atau pangkalan resmi LPG 3 kg tanpa perlu penggunaan smartphone atau gadget milik konsumen," ujar Nikho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (12/8/2023).

Pencocokan data ini disinergikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Masyarakat Masih Bisa Beli LPG

Nikho menambahkan dalam tahap pendataan, masyarakat masih dapat membeli LPG 3 Kg di Pangkalan resmi seperti biasanya. Pembeli di pangkalan hanya perlu menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), dan apabila sudah terdata dalam sistem hanya cukup menunjukkan KTP untuk pembelian selanjutnya.

"Namun jika belum terdata masyarakat dapat mendaftarkan NIK KTP dan KK di sub penyalur atau pangkalan resmi dengan pendaftaran hanya dilakukan sekali. Perubahan hanya pada skema transaksi,  ada pencatatan dan pengecekan data secara digital terlebih dahulu sebelum bisa bertransaksi," imbuhnya.

Untuk pemenuhan kebutuhan LPG 3 Kg, di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 7.237 Pangkalan LPG Serta Pertamina telah menyiagakan sebanyak 1.983 pangkalan yang siap untuk pencocokan data.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa Pertamina melakukan berbagai upaya untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran, salah satunya dengan pencocokan data dan transaksi digital, sesuai dengan ketentuan. 

"LPG bersubsidi memiliki kriteria hanya untuk golongan yang tidak mampu dan kuotanya telah ditetapkan, sehingga distribusi LPG subsidi harus tepat sasaran," kata Fadjar.

Dalam mewujudkan pendistribusian yang tepat sasaran, Pertamina berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian setempat, serta mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyimpangan maupun pendistribusian yang tidak tepat sasaran.

Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.**

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pembayaran subsidi per Juli 2023 untuk energi mencapai Rp 145,9 triliun. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus, Jumat (11/8/2023).

Untuk rinciannya, anggaran dibayarkan untuk subsidi LPG 3 Kilogram (kg) sampai Juli 2023 sudah mencapai Rp 37,7 triliun dari anggaran yang disiapkan mencapai Rp 117,85 triliun.

"Kemudian mereka yang mengkonsumsi LPG 3 kg mendapatkan subsidi sangat besar Rp 37,7 triliun. Artinya, 5,4 triliun per bulan," kata Menkeu.

Sebagai informasi, beberapa waktu yang lalu, ketersediaan stok LPG 3 kg langka di beberapa wilayah Indonesia. Pasalnya, realisasi penyaluran tabung gas melon subsidi itu secara rata-rata kabupaten/kota masih di bawah 50 persen.

Subsidi Listrik

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan, Pemerintah juga telah mencairkan dana subsidi listrik untuk 39,2 juta pelanggan. Jumlahnya mencapai Rp 48,5 triliun. Kemudian, untuk subsidi dan kompensasi BBM telah direalisasikan sebesar Rp 59,7 triliun. Sehingga total realisasi subsidi energi baru mencapai Rp 145,9 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan pembayaran subsidi non energi, diantaranya subsidi dalam bidang pertanian dalam bentuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebanyak Rp 463,7 miliar.

Kemudian, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp 250 miliar berupa 3.220 traktor dan 1.350 cultivator. Lalu, subsidi ternak sebesar p 62,4 miliar. Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan subsidi benih ikan, kepiting, dan udang sebesar Rp 19,2 miliar.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai Juli 2023 mencapai Rp 1.020,4 triliun atau sekitar 45,4 persen dari pagu anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut telah dinikmati oleh masyarakat. Dari total belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua bagian besar yakni untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 493 triliun dan belanja non K/L senilai Rp 527,4 triliun. 

"Belanja non K/L yang isinya adalah untuk belanja subsidi kompensasi BBM (bahan bakar minyak) dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk dan juga untuk membayar pensiun," ujar Sri Mulyani, dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Jumat (11/8/2023).Bendahara negara itu, menyatakan bahwa total belanja Rp 1.020,4 triliun sedikit kontraksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun 2022. "Jadi total dari belanja kita sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu 1 persen lebih rendah," terang dia.

Dari Rp 1.020,4 triliun sebanyak Rp 562,6 triliun itu adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat baik dalam bentuk kartu sembako, program keluarga harapan, serta pelayanan kesehatan.

"Untuk program keluarga harapan ini Rp 14,9 triliun untuk 9,8 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Selain itu mereka juga mendapatkan kartu sembako Rp 22,2 triliun untuk 18,7 triliun KPM. Ini jumlahnya lebih besar dari penerima kartu keluarga harapan," jelasnya.