Usulan Pertalite Dihapus Tahun Depan Sesuai Aturan KLHK

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memutuskan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite di 2023. Dalam penghapusan Pertalite ini, Nicke minta bantuan pemerintah untuk meringankan bea masuk etanol.

Nicke bercerita, penghapusan Pertalite ini sejalan dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menetapkan RON 91 sebagai produk BBM terendah yang bisa dijual di Indonesia.

"Ini sesuai dengan program Langit Biru tahap dua, dimana BBM subsidi kita naikan dari RON 90 jadi RON 92. Karena aturan KLHK, octane number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91," terang Nicke di depan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Sebagai gantinya Pertalite, Pertamina akan membuat produk Pertamax Green 92 yaitu campuran antara Pertalite dengan etanol 7 persen (E7). Pertamax Green 92 nantinya akan masuk dalam barang subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite. Sehingga harganya akan diatur oleh pemerintah, di luar fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Pertamax Green 92 harganya pun tentu ini adalah regulated. Tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya," tegas Nicke.

Masalah Bea Masuk

Di sisi lain, Pertamina juga berencana untuk memasarkan produk Pertamax Green 95, campuran Pertamax (RON 92) dengan etanol 8 persen.

Dengan demikian, Pertamina di tahun depan bakal menjual tiga produk BBM, yakni Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo (RON 98).

"Ini sesuai dengan program Langit Birut tahap dua. Jadi ada dua green gasoline, green energy, low carbon yang jadi produk Pertamina," imbuh Nicke.

Lebih lanjut, ia berharap dukungan pemerintah agar pengenaan bea masuk untuk etanol bisa dihapuskan. Pasalnya, dengan investasi dari bioetanol ini, Pertamina harus melakukan impor bioetanol terlebih dulu.

"Kami perlu support tentu satu pembebasan bea cukai (etanol). Sampai investasi bioetanol ini terjadi di dalam negeri, maka kita harus impor dulu tapi itu tidak masalah karena kita pun impor gasoline, kita hanya ganti impor gasoline dengan etanol," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah akan mengeluarkan anggaran hingga Rp 329,9 triliun untuk subsidi kebutuhan energi di Indonesia pada 2024. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

"Untuk subsidi energi tahun depan kita akan menganggarkan Rp. 329,9 triliun terutama untuk solar, LPG dan subsidi listrik," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Rabu (16/8/2023).

Sri Mulyani merinci, subsidi energi ini untuk LPG dengan volume 8,03 juta metrikton, kemudian listrik 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam titik DTKS.

"Sedangkan untuk Solar subsidi tetapnya 1.000," bebernya.

Menkeu mengakui, jika dilihat pada tahun 2023 anggaran alokasi subsidi energi cukup besar namun mungkin outlooknya sampai akhir tahun tidak akan sebesar yang dianggarkan.

"Karena harga minyak lebih rendah meskipun kursnya sekarang Rupiah terhadap dolar lebih tinggi, dalam artian mendekati Rp 15.000 atau bahkan sudah di atas Rp 15.000," dia menjelaskan.

"Kalau kita lihat di dalam RAPBN 2024 Kami menggunakan hampir sama angkanya dengan kemungkinan Outlook 2023. Ini karena harga minyak kan diasumsikan di 80 yang mirip dengan angka yang realisasi tahun ini," tambahnya.