Gubernur Aceh Minta Sistem Barcode Beli Pertalite Dihapus: Tidak Bermanfaat!

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, berencana menghapus sistem barcode (QR code) dalam pengisian BBM subsidi seperti Pertalite di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh.

Kebijakan ini menjadi salah satu agenda utama pemerintahannya.

"Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa tidak ada lagi sistem barcode di setiap SPBU di Aceh," ujar Mualem dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato pertamanya usai resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di Banda Aceh.

Aceh Sebagai Daerah Penerapan Barcode BBM

Sebagai informasi, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan barcode untuk pengisian BBM bersubsidi sejak 2022, sesuai dengan kebijakan dari Pertamina. Sistem ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

Namun, Mualem menilai kebijakan ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, prioritas utama adalah meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan warga Aceh.

Bakal Hapus Sistem Barcode

Sebagai langkah awal, ia berencana menghapus sistem barcode agar masyarakat dapat membeli BBM secara langsung tanpa harus melalui proses pemindaian QR code.

"Saya tegaskan, siapa pun yang ingin mengisi BBM bisa langsung melakukannya tanpa hambatan barcode. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal aturan ini," kata Mualem.

Menurutnya, penerapan barcode dalam pengisian BBM justru memicu ketidakpuasan masyarakat Aceh dan menimbulkan potensi konflik di lapangan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk segera menghapus regulasi tersebut.

"Saya sudah melihat langsung di lapangan dan menilai bahwa kebijakan barcode ini tidak memiliki manfaat nyata. Bahkan, ada warga yang kesal sampai berniat membakar SPBU karena merasa kesulitan dengan sistem ini," ungkapnya.

Selain membahas kebijakan BBM, Mualem juga menegaskan komitmennya dalam menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat Aceh dapat mempercepat pembangunan di provinsi tersebut.

"Kami akan terus menjaga sinergi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan Aceh sejalan dengan agenda nasional. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk mendukung upaya ini demi kemajuan bersama," pungkasnya.

Dengan wacana penghapusan sistem barcode di SPBU, diharapkan masyarakat Aceh dapat lebih mudah mengakses BBM tanpa kendala administratif yang selama ini menjadi keluhan utama.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai memberlakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi. Diketahui pembatasan tersebut dimulai pada 1 Oktober 2024.

Upaya ini dilakukan untuk mengimplementasikan BBM subsidi tepat sasaran. 

Pembatasan BBM Subsidi menjadi salah satu upaya pemerintah agar subsidi tersebut diterima oleh orang yang tepat. Seperti diketahui, BBM Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Aturan tersebut juga dibuat setelah banyaknya pengguna di kalangan lain terutama menengah ke atas justru masih bisa merasakan BBM Subsidi tersebut. Selain itu, peraturan pembatasan BBM subsidi juga kembali dikaitkan dengan pembuatan barcode untuk membeli BBM.

Sebagai informasi, sejak akhir tahun 2022 lalu, Pertamina sendiri sudah memperkenalkan dan memberlakukan penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi. Barcode tersebut bisa dimiliki oleh pengendara dengan cara mendaftar di situs resmi atau aplikasi Pertamina.

Pengendara yang ingin mendaftar penggunaan QR Code tersebut biasanya harus mempersiapkan sejumlah persyaratan. Berikut ini adalah beberapa cara mendaftar QR Code Pertalite dengan mudah.