Mengadu ke WTO, Jepang Sebut Tak Terima China Larang Impor Produk Laut

Liputan6.com, Jakarta - Jepang telah mengatakan kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) mengenai larangan China terhadap impor makanan laut Jepang setelah pembuangan limbah nuklir tidak dapat diterima.

Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Jepang pada Senin malam, 4 September 2023. Demikian dikutip dari Channel News Asia, ditulis Selasa (5/9/2023).

Jepang mengatakan akan menjelaskan posisinya di komite WTO, sebagai bantahan terhadap pengumuman China pada 31 Agustus kepada WTO mengenai langkah China menangguhkan impor produk laut Jepang yang dimulai bulan lalu. Selain itu, Jepang juga mendesak China untuk segera cabut tindakan itu.

Beberapa pejabat Jepang telah isyaratkan kemungkinan mengajukan keluhan ke WTO atas larangan impor produk laut.

Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno menuturkan, Jepang juga akan menjelaskan keamanan air dalam forum diplomatik termasuk KTT ASEAN di Indonesia dan KTT G20 di India pada September 2023.

“Tidak ada yang diputuskan mengenai pertemuan pemimpin Jepang-China,” ujar Matsuno.

Adapun Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri China Li Qiang akan menghadiri KTT ASEAN dan G20, sementara Presiden China Xi Jinping akan absen dua konferensi tersebut.

Dalam pernyataan terpisah pada Senin, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan Jepang juga telah meminta China untuk mengadakan diskusi mengenai larangan impor berdasarkan ketentuan pakta perdagangan the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Meskipun produk laut menyumbang kurang dari 1 persen perdagangan global Jepang yang didominasi oleh mobil, Jepang ekspor produk laut senilai USD 600 juta atau sekitar Rp 9,15 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.264) ke China pada 2022 menjadikannya pasar ekspor terbesar bagi Jepang, diikuti oleh Hong Kong.

Untuk mengurangi dampak hilangnya permintaan makanan laut, Jepang akan menghabiskan lebih dari 100 miliar atau USD 682 juta (setara Rp 10,41 triliun) untuk mendukung industri perikanan dalam negeri.

Sebelumnya, Jepang mengancam untuk membawa China ke World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia. Langkah Jepang itu sebagai upaya China dapat cabut larangan terhadap semua impor makanan laut usai buang limbah nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi.

Dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (29/8/2023), Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menuturkan, Jepang akan mengambil “tindakan yang diperlukan" (terhadap larangan produk laut China) termasuk ketentuan WTO.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ekonomi Jepang Sanae Takaichi menuturkan, mengajukan aduan ke WTO mungkin menjadi pilihan jika protes ke China melalui jalur diplomatik tidak efektif.

Komentar tersebut muncul ketika bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima keluhan dari nomor telepon dengan kode negara China +86. Banyak penelpon mengeluhkan pembuangan limbah nuklir Fukushima.

Badan Kepolisian Nasional Jepang telah menerima 225 laporan keluhan hingga kini, berdasarkan laporan Jiji News. Pemerintah sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan itu.

Juru Bicara NTT Communications mengatakan, semakin banyak pengguna telepon rumah yang meminta untuk blokir nomor asing. NTT Communications dan perusahaan telekomunikasi lainnya termasuk KDDI dan SoftBank Corp sedang diskusikan langkah-langkah yang diambil menyusul permintaan pemerintah.

NTT East yang melayani wilayah timur Jepang termasuk Fukushima juga mendirikan pusat layanan pelanggan untuk menerima pengaduan dari luar negeri. Hal ini sebagai permintaan pemerintah.

“Sangat disesalkan dan memprihatinkan mengenai banyaknya panggilan "keluhan" yang kemungkinan besar datang dari China,” ujar Menteri Perdagangan Jepang Yasutoshi Nishimura.

“Kehidupan manusia dipertaruhkan sekarang. Tolong segera hentikan panggilan telelpon itu,” Nishimura menambahkan.

Ia menuturkan, pemerintah sedang mengumpulkan informasi mengenai laporan gerakan boikot produk Jepang di China dan akan bekerja sama dengan pemimpin bisnis untuk atasi situasi tersebut.

Sebelumnya, Rusia berharap dapat meningkatkan ekspor produk laut ke China. Hal ini seiring ada larangan China impor makanan laut Jepang usai limbah nuklir yang dibuang ke laut.

Dikutip dari CNBC, Minggu (27/8/2023), Rusia salah satu pemasok produk laut terbesar ke China. 894 perusahaan Rusia diizinkan ekspor makanan laut. Hal itu disampaikan Rosselkhoznadzor, pengawas keamanan pangan Rusia pada Juli 2023.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 25 Agustus 2023, Rosselkhoznadzor menuturkan, pihaknya berupaya kerek jumlah eksportir. “Pasar China secara umum menjanjikan untuk produk ikan Rusia. Kami berharap dapat meningkatkan jumlah perusahaan dan kapal Rusia yang bersertifikat, volume produk dan jangkauannya,” demikian pernyataan Rosselkhoznadzor.

Untuk membantu upaya itu, pengawas pangan Rusia ini akan melanjutkan dialog dengan China mengenai masalah keamanan makanan laut dan menyelesaikan negosiasi dengan China mengenai pasokan produk laut Rusia ke China.China telah larang beberapa impor makanan dari Jepang.

Akan tetapi, larangan yang dikeluarkan itu dipicu kekhawatiran mengenai “risiko kontaminasi radioaktif” setelah Jepang mulai buang limbah yang telah diolah ke laut.China menjadi tujuan lebih dari setengah ekspor produk laut antara Januari dan Agustus. Produk tersebut didominasi oleh ikan pollock, herring, folunder, sarden, cod dan kepiting.

Rusia ekspor 2,3 juta metrik ton produk laut pada 2022 senilai USD 6,1 miliar, sekitar setengah dari keseluruhan total tangkapan Rusia. Menurut Badan Perikanan Rusia, China, Korea Selatan dan Jepang menjadi importir terbesar.

Jepang menuturkan, kritik dari Rusia dan China tidak didukung oleh bukti ilmiah dan tingkat polusi di air akan berada di bawah batas yang dianggap aman untuk dikonsumsi berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun, Rosselkhoznadzor menuturkan, pihaknya telah perketat pemeriksaan impor makanan laut Jepang meski volumenya tidak signifkan.

Regulator mengatakan, arah arus di timur jauh Rusia, tempat sekitar 70 persen makanan laut Rusia ditangkap akan mencegah kontaminasi produk laut yang ditangkap oleh kapal Rusia.

Mereka juga memperketat kontrol radiologi terhadap makanan laut yang ditangkap di perairan Rusia yang relatif dekat dengan Fukushima dan akan menguji sampel tertentu untuk ketahui tingkat radiasi, Interfax melaporkan pada Kamis, 24 Agustus 2023.