Gunakan Tongkat Kruk, Menteri Sakti Wahyu Trenggono Alami Patah Engkel Akibat Kecelakaan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membagikan kegiatan yang dijalankannya lewat akun media sosial Instagram @smiindrawati. Dalam postingan terbarunya, Sri mulyani membagikan fotonya bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah jajaran menteri usai Rapat Internal Kabinet membahas mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam foto yang dibagikan Sri Mulyani tersebut yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menggunakan kruk atau sepasang tongkat yang biasa digunakan untuk membantu berjalan.

Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi menjelaskan Menteri Trenggono mengalami patah engkel pada kaki sebelah kiri akibat terjatuh.

"Sudah sebulan lalu. Peristiwanya pas hari Sabtu 22 Juli. Kecelakaan ," kata dia, Selasa (12/9/2023).

Menurut Mulyadi, Menteri Trenggono sempat menjalani operasi di rumah sakit yaitu RSCM Kencana. Saat ini Menteri Trenggono tengah masa pemulihan.

"Pak Menteri di operasi di RSCM Kencana," ungkap dia.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Hubungan Media dan Komunikasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin menyatakan saat ini Menteri Trenggono tetap berkegiatan dan menjalankan tugasnya sebagai menteri. Bahkan dirinya tetap mengikuti upacara peringatan HUT RI hingga menerima tamu dari luar negeri.

"(Menteri Trenggono) Beraktifitas seperti biasa. Bahkan sudah ikut 2 kali raker, upacara HUT RI. Beliau in charge semua untuk pimpin hal-hal strategis. Bahkan terima tamu-tamu dari luar negeri," tutur dia.

Doni pun meminta doa agar masa pemulihan Menteri KKP berjalan baik dan bisa segera pulih kembali. "Mohon doanya beliau makin cepat pulihnya," tutup Doni.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sepakat untuk mengawal ketat praktik penangkapan ikan terukur. Artinya, setiap pelabuhan akan mengawasi kuota-kuota penangkapan ikan yang dilakukan.

Melalui kerja sama keduanya ini, 27 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan akan mengawal 24 jam pelaksanaan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan PNBP pascaproduksi. Syahbandar juga berperan dalam mengontrol dan melakukan pendampingan yang intensif kepada para pelaku usaha.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkonsolidasi internal, dan dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan dapat ditingkatkan secara signifikan,” ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat jumlah pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan PNBP pascaproduksi sebanyak 171 lokasi dari total 686 lokasi. Namun, total SDM syahbandar di pelabuhan perikanan yang ada termasuk yang dikukuhkan hari ini berjumlah 178 orang, dirasa belum memadai.

Menurutnya, penambahan jumlah syahbandar ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan yang mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru.

“Saya berpesan kepada para syahbandar yang baru saja dilantik, selalu pegang teguh integritas dan berikan dedikasi terbaik untuk mendukung program prioritas penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi dan penangkapan ikan terukur,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menjaga integritas. Utamanya dalam bekerja dan mengutamakan pelayanan publik untuk keselamatan pelayaran.

Selain bertanggung jawab dalam mengeluarkan persetujuan berlayar bagi kapal perikanan dan pengangkut ikan, syahbandar juga berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi praktek Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

“Saya menyambut baik dikukuhkannya para syahbandar di pelabuhan perikanan pada hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara KKP dan Kementerian Perhubungan dapat berjalan dengan baik untuk menjalankan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo di sektor kemaritiman,” ujarnya.

Transformasi tata kelola perikanan membutuhkan dukungan seluruh stakeholders terkait, termasuk dari syahbandar di pelabuhan perikanan untuk mewujudkan keberhasilan program prioritas KKP, diantaranya penangkapan ikan terukur dan pelaksanaan penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi.