Jokowi Singgung Anggaran Alutsista di HUT ke-78 TNI, Nilainya Ternyata Fantastis

Liputan6.com, Jakarta Program modernisasi industri pertahanan Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk lewat belanja alutsista TNI. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10/2023).

Namun, Jokowi memberi catatan bahwa penggunaan APBN untuk itu juga perlu mempertimbangkan urusan lain yang bersangkutan dengan rakyat.

Untuk urusan alutsista, Jokowi tak memungkiri jika modernisasi alat utama sistem persenjataan sangat diperlukan. Meskipun ia tak ingin alokasi anggaran untuk itu mengganggu prioritas yang lain.

"Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi, keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas, dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar," ujarnya dalam Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10/2023).

Besaran Anggaran Alutsista

Dikutip dari laman dpr.go.id, pemerintah dan dan DPR telah menyetujui program modernisasi alutsista, non alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp35,19 triliun untuk 2023.

Pada 2022 lalu, diketahui Komisi I DPR menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2,4 triliun. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU, di Kompleks Parlemen.

"Penambahan anggaran yang diusulkan dengan total Rp2,4 triliun sudah kita setujui. Untuk program prioritas pemerintah, menyangkut masalah program pertahanan khususnya di angkatan laut, tapi tidak semuanya ke angkatan laut," ucap Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan.

Ia mengatakan, tambahan anggaran tersebut diantaranya untuk program prioritas. Sebelumnya, Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp131,92 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengatakan usulan tambahan anggaran telah diajukan Kemenhan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Juni 2022.

"Melalui SKB Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 27 Juli 2022, terdapat perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI TA 2023 menjadi Rp131,92 triliun atau terdapat penambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp8,55 triliun," kata Herindra.

Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI. Antara lain, pagu Kemenhan sebesar Rp22,43 triliun. Lalu, alokasi anggaran untuk Mabes TNI sebesar Rp11,33 triliun; anggaran untuk TNI AD sebesar Rp55,26 triliun; anggaran untuk TNI AL sebesar Rp23,62 triliun, dan TNI AU sebesar Rp19,25 triliun.

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, Herindra menyampaikan, pagu anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp54,16 triliun (41,05% dari total anggaran). Lalu, pagu belanja barang sebesar Rp45,34 triliun (34,37% dari total anggaran) dan pagu belanja modal sebesar Rp32,41 triliun (24,57% dari total anggaran).

Selanjutnya, jika dirinci menurut program, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp3,63 triliun; program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp2,35 triliun; program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp24,68 miliar. "Program modernisasi alutsista, non alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp35,19 triliun," ucap Herindra.

Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp338,86 miliar; program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp607,89 miliar. Serta program dukungan manajemen sebesar Rp79,77 triliun. 

Diberitakan sebelumnnya, dalam Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI, Presiden Jokowi menilai belanja dan modernisasi alutsista bukan hanya urusan keamanan negara saja. Lebih dari itu, Jokowi ingin menciptakan efek berganda alias multiplier effect di luar industri pertahanan.

"Modernisasi alutsista harus jadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri. Sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri," ungkapnya.

Oleh karenanya, Jokowi juga meminta agar TNI hemat dalam membelanjakan uang negara, sekaligus menciptakan multiplier effect dalam penggunaan APBN. Karena selain di luar urusan keamanan, pemerintah ingin agar uang negara bisa turut mensejahterakan rakyat.

"Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat. Sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat," tutur Jokowi.

Sebelumnnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memasuki usia ke-78 pada Kamis ( 5/10/2023). Jokowi menyampaikan terima kasih atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian prajurit TNI dalam menjaga Indonesiam

"Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke 78 kepada tentara nasional di manapun saudara-saudara bertugas," kata Jokowi pada upacara Peringatan HUT ke-78 TNI di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

"Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme dan pengabdian seluruh anggota TNI," sambungnya.

Dia mengapresiasi prajurit TNI yang telah menjadi benteng terdepan pertahanan negara. Selain itu, Jokowi menyebut TNI menjadi kekuatan pelindung rakyat Indonesia.

"Yang jadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga UUD 1945," ujar Jokowi.

Disisi lain, dia memerintahkan prajurit TNI menjaga netralitas di tahun politik. Selain itu, dia menekankan TNI harus terus menjaga sinergitas dengan Polri, khususnya pada Pemilu 2024.

"Tetap jaga sinergitas dengan Polri, dan tetap jaga netralitas TNI dan tetap pelihara watak kesatria. Selalu jadikan Sapta Marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak," jelasnya.

Dia meminta TNI untuk menjaga kondisi Indonesia tetap damai di tahun politik pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.

"Kita telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang kalah itu juga wajar," tutur Presiden Jokowi.