Kenaikan Literasi Asuransi Tak Dibarengi Inklusi

Liputan6.com, Jakarta - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mencatat, berdasarkan data Indeks Literasi Keuangan Nasional 2022, literasi sektor perasuransian meningkat menjadi 31,72 persen dari yang semula 15,8 persen pada tahun 2016.

Kendati demikian, hal tersebut hanya memperlihatkan sebagian kecil masyarakat yang sudah terliterasi tetapi belum terdorong dalam memanfaatkan produk asuransi itu sendiri (inklusi).

Hal itulah yang memacu Askrindo untuk meningkatkan komitmennya dalam terus mengedukasi masyarakat, mengenai pemahaman tentang asuransi ditengah tantangan era digital dan tetap memberikan inovasi yang selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Sejalan dengan Hari Asuransi dan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2023, Askrindo kembali mengadakan Kegiatan Literasi Asuransi melalui media.

Sekretaris Perusahaan Cahyo Hari Purwanto, mengatakan tujuan Askrindo melakukan literasi asuransi kepada media karena rekan jurnalis menjadi jembatan kepada masyarakat akan peran dan manfaat berasuransi. Sehingga dengan demikian, jurnalis menjadi media ke masyarakat agar dapat menikmati manfaat asuransi dengan baik dan benar.

“Sesuai dengan komitmen Askrindo dalam terus menggerakan literasi asuransi secara massif, sehingga melalui media, edukasi dan literasi asuransi dapat menjaring keberbagai lapisan masyarakat,“ kata Cahyo, dalam acara Literasi Asuransi kepada Media, di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, Askrindo meyakini media memiliki peranan yang penting dalam menyebarluaskan informasi akurat dan terpercaya. Media saat ini juga dipercaya sebagai agen perubahan di masyarakat.

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, Askrindo mengajak rekan media untuk dapat ikut berkolaborasi dalam mengedukasi sehingga pemahaman asuransi kepada Masyarakat luas bisa semakin meningkat.

”Diharapkan dengan acara ini, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi asuransi dalam menjaga perlindungan finansial baik individu dan komunitas,” tutup Cahyo.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan berhasil menangkap RH terduga pelaku usaha pialang asuransi tanpa izin untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan keterangan resmi OJK, Rabu (20/9/2023) penangkapan RH dilakukan Selasa (19/9) kemarin di Pekanbaru, Riau oleh Penyidik OJK dibantu Penyidik Polda Bengkulu dan Polda Riau.

Pada 6 April 2022 Departemen Penyidikan Sekor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (DPJK) menerima pelimpahan perkara CV Duta Asuransi Indonesia (CV DAI) dari Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Perkara yang dilimpahkan terkait adanya indikasi Dugaan Tindak Pidana Perasuransian yang terjadi di CV DAI pada tahun 2019 sampai dengan 2020, dengan cara menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi tanpa izin (pasal 73 ayat 2), dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi (pasal 78) dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menindaklanjuti pelimpahan perkara tersebut DPJK menerbitkan tiga SPRINDIK dengan tersangka Sdr. MAW (General Manager), Sdr. RH (Agen Asuransi dan marketing freelance), dan Sdr. BN (Agen Asuransi dan marketing freelance). Pada 22 November 2022 Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) atas ketiga perkara tersebut.

Upaya hukum dilakukan oleh tersangka MAW dan RH melalui pengajuan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penetapan tersangka, namun Hakim menolak permohonannya.

Kemudian pada 16 Mei 2023, Penyidik OJK berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap-2) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses tahap-2 tersebut telah diserahkan tersangka Sdr. MAW dan Sdr. BN sedangkan tersangka Sdr. RH tidak memenuhi panggilan penyidik.

OJK kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui Korwas PPNS untuk melakukan upaya penangkapan namun tidak berhasil dan selanjutnya atas tersangka Sdr. RH dimintakan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Proses pencarian melibatkan Reserse Mobile (Resmob) Bareskrim Polri dan juga Penyidik Polri kewilayahan.

OJK menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Karo Korwas PPNS, Resmob Bareskrim Polri serta penyidik kewilayahan atas segala bantuan, koordinasi dan asistensi dari Kepolisian Republik Indonesia dalam keberhasilan penangkapan RH ini.

Mereka diantaranya Jajaran Penyidik Polda Bengkulu yaitu Penyidik Ditreskrimum, Penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Dit Intelijen Polda Bengkulu dan Penyidik Polres Bengkulu Selatan serta Jajaran Penyidik Polda Riau yaitu Penyidik Ditreskrimum, Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dan Dit Intelijen Polda Riau.

Maka dengan kerjasama dan koordinasi dalam penegakan hukum tersebut, OJK optimis penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan lancar, serta sektor jasa keuangan akan terbebas dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap kepentingan nasabah serta industri Sektor Jasa Keuangan.