Tingkatkan Budaya Baca, Sebaran Perpustakaan Harus Merata di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Belum memadainya dukungan anggaran di daerah, dan sebaran perpustakaan masih belum merata, serta skor PISA tahun 2022 Indonesia yang mengalami penurunan, menjadi alasan kuat mengapa 29 dinas perpustakaan provinsi/kota/kabupaten akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Perpustakaan Daerah tahun 2025.

Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso menjelaskan, DAK Fisik Sub bidang Perpustakaan Daerah hadir sebagai upaya untuk meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi di masyarakat.

"Upaya untuk meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi dilakukan melalui DAK Fisik sub bidang Perpustakaan yang terdiri dari, modernisasi prasarana gedung fasilitas layanan perpustakaan umum baik di provinsi dan juga kabupaten kota," jelasnya dalam Sesi Kebijakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Perpustakaan Tahun 2025, Selasa (4/2/2025).

Selanjutnya, menyiapkan sarana layanan perpustakaan secara cukup memadai, dan mendorong satu sistem informasi perpustakaan yang terpadu serta inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan menyediakan berbagai macam konten literasi buku-buku dalam bentuk tercetak dan juga digital.

Lebih lanjut, Joko menjelaskan, tahun ini merupakan tahun pertama penyaluran DAK Non Fisik. Dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah tahun 2025 diadakan dengan menu yang terdiri dari program publik peningkatan budaya baca dan literasi; pembinaan dan pendataan perpustakaan, dan naskah kuno Nusantara, serta operasional layanan perpustakaan.

Sedangkan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengungkapkan terdapat inisiatif baru berupa program Pemberdayaan Relawan Literasi Masyarakat (Re Lima), salah satunya berbentuk KKN Literasi yang didukung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

"Ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong pendampingan literasi di masyarakat dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Deputi menambahkan perpustakaan layak anak sebagai bagian dari pemenuhan hak literasi bagi generasi mendatang.

"Standardisasi pustakawan juga menjadi perhatian utama, termasuk dalam penyusunan kebijakan terkait kompetensi tenaga perpustakaan di tingkat daerah," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengajak pemerintah daerah untuk mengadopsi berbagai program dari tiga prioritas program Perpusnas. 

Tiga prioritas program tersebut, d iantaranya peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, dan standardisasi dan pembinaan perpustakaan.

Kepala Perpusnas menjabarkan pada program prioritas peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi dapat diaplikasikan menjadi berbagai program. Salah satunya, perpustakaan sebagai ruang kreatif. Misalnya, dengan menyelenggarakan kegiatan kelas menulis dengan memanfaatkan koleksi Perpusnas.

"Ini ruang kreatif yang dapat kita manfaatkan. Jadi perpustakaan sebagai wahana untuk mengembangkan kreativitas terwadahi," paparnya.

Mengenai program prioritas pengarusutamaan naskah Nusantara, Kepala Perpusnas menyebut menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan dan memanfaatkan naskah Nusantara. Menurutnya, pelestarian naskah nusantara tidak hanya pada digitalisasi dan konversi saja, tetapi memanfaatkannya sehingga naskah ini akan tetap hidup dalam ingatan masyarakat.

“Kelestarian naskah Nusantara ditentukan oleh seberapa kuat dan hidup isinya dalam ingatan kolektif masyarakat kita. Cara terbaik untuk melestarikannya adalah menjadikan naskah itu sebagai sumber dibuatnya bacaan-bacaan turunan yang dapat diakses semua kalangan,” pungkasnya.