Aksi Boikot Produk Pro Israel Tak Ganggu Minat Investasi ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Situasi bisnis nasional berjalan cukup baik meskipun telah ramai terjadi aksi boikot massa terhadap produk-produk yang terafiliasi Israel atau pro Israel. Bahkan sejumlah investor asing yang masih mengunjungi Indonesia. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar pada pers konferensi kegiatan Makassar Leadership Summit 2023 di Jakarta pada Kamis (16/11/2023).

Perlu diketahui bahwa serangan yang bertubi-tubi dari Israel ke Palestina yang menyebabkan belasan ribu orang meninggal dunia menimbulkan gerakan boikot dari masyarakat. Dalam gerakan ini, masyarakat berhenti membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

Meskipun terlihat beberapa gerai produk yang terafiliasi dengan Israel lebih sepi daripada biasanya, Sanny mengatakan bahwa situasi bisnis sampai akhir tahun ini masih baik, ditandai dengan masih banyaknya delegasi bisnis di Indonesia yang terus berdatangan.

"Tentu saja kita sebagai pebisnis melihat ini dari sisi bagaimana pengusaha itu berusaha untuk tidak terlibat langsung, entah dari apakah itu sifatnya politik praktis atau hal hal yang sifatnya di luar ranah dari kepentingan usaha. Yang jelas saat ini situasi bisnis berjalan cukup baik sampai akhir tahun ini. Terbukti delegasi bisnis dari luar negeri masih mau datang, seperti kemarin dari Xinjiang China dan lain lain," ungkap Sanny.

Tahun Politik

Ada pun, Sanny juga berpendapat mengenai keadaan pertumbuhan bisnis di Indonesia menjelang tahun politik 2024. Saat ini, ia mengungkapkan bahwa belum terlihat adanya lonjakan yang signifikan.

"Sebelumnya, ini kan tinggal 1 atau 2 bulan terakhir ya (menjelang tahun politik 2024), dan itu sudah dicerminkan dari Januari sampai Oktober, jadi kita tidak melihat lonjakan yang terlalu signifikan baik turun maupun naik," tuturnya.

Pemerintah yakin menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% pada tahun 2023. Dari pada itu, Sanny juga berasumsi bahwa perkembangan bisnis Indonesia akan bisa mencapai 5% hingga akhir tahun.

"Dan saya harapkan target yang dicanangkan oleh pemerintah, sekitar 5 koma berapa itu ya. Dan ini sekarang lagi direkap ya, kalau dilihat dari apa yang sudah berjalan selama ini sepertinya akan tercapai 5% itu," tutupnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot. Belakangan diketahui sempat beredar di internet produk-produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot atas saran MUI.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda menyebut MUI tak berwenang merilis produk-produk tersebut.

"Jadi, MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel, atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Huda menegaskan MUI juga tidak berhak mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Dia mengatakan MUI juga belum mengetahui apakah produk-produk yang beredar di internet itu memang benar-benar produk Israel dan afiliasinya atau bukan.

"Jadi, misalnya produk itu sudah bersertifikat halal, maka kita tidak berhak untuk mencabutnya. Karena, sistem sertifikasi halal itu sudah melibatkan banyak pihak. Jadi, kita tidak pernah merilis daftar produk itu," kata dia.

"Yang jelas, MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu. Itu dari pihak lain ya, bukan MUI. Kami tidak merilis," kata dia.

Baru-baru ini beredar daftar produk Israel dan afiliasinya di media sosial, meskipun MUI belum memberikan nama-nama produk yang harus diboikot. Produk-produk tersebut di antaranya Fast Food McDonalds, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, dan Subway. Kemudian ada produk sabun, sampo, deterjen, hingga produk kecantikan, pakaian, sepatu, hingga chanel televisi.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati mengatakan produk-produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal tetap halal dan tidak haram untuk dikonsumsi.

Menurutnya, kalau secara zatnya atau produknya, perubahan halal menjadi haram terjadi jika ada penggunaan bahan haram atau ada kontaminasi dari fasilitas atau lingkungan yang menyebabkan masuknya bahan haram ke produknya.

"Sepemahaman saya, fatwa MUI tidak mengharamkan produknya tapi mengharamkan perbuatan yang mendukung Israel," kata dia.