Pemprov Bali Pastikan Seluruh ASN Netral jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Kami selalu mengingatkan komitmen untuk menjaga netralitas ASN, kami menyampaikan kita harus netral dan saya minta untuk semua ASN di provinsi Bali untuk mengawasi saya. Kalau ada ASN yang tidak netral silahkan dilaporkan," kata Mahendra Jaya, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian, di Bali, Selasa (6/2/2024).

Mahendra menyampaikan, dalam waktu 8 hari lagi akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Menurutnya, pemilu adalah pestanya rakyat sehingga masyarakat sudah sepatutnya menyambut pemilu dengan penuh kegembiraan. Untuk di Bali sampai saat ini situasi sangat kondusif. Bahkan pihaknya telah melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah membahas kesiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Kata Mahendra, ASN pemerintah provinsi Bali telah berkomitmen memposisikan diri untuk menjaga netralitas, sebagaimana pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga penegasan dari Presiden Republik Indonesia.

"Pada intinya agar pemerintah daerah pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah pusat ASN semua harus netral," ujarnya.

 

Adapun sebagai tindak lanjut menjaga netralitas ASN, Pemerintah provinsi Bali telah melakukan langkah-langkah, diantaranya menerbitkan surat edaran tentang netralitas ASN dan non ASN pada pemilu 2024. Kemudian menerbitkan surat larangan pemanfaatan fasilitas dan barang milik daerah untuk kegiatan politik praktis.

Selain itu, pihaknya juga beberapa kali melakukan sosialisasi keseluruh ASN dan non ASN untuk menjaga netralitas. Bahkan Pemprov Bali meminta setiap ASN dan non ASN menandatangani pakta integritas netralitas.

"Kemudian kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua ASN yang ada termasuk juga non ASN, kami minta untuk membuat video ikrar netralitas bagi ASN," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menghimbau para jajarannya agar waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dengan menjaga netralitas.

“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” kata Sri Mulyani pada Rapat Kerja Pimpinan DJBC, di Sentul, Bogor, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan mengawali tahun 2024, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Sehingga reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector - Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ujarnya.

Bendahara negara ini juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.

Dalam kesempatan itu, Sri juga menyoroti terkat climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.

“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” jelas Menkeu.

Menkeu pun berharap agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, support, dan kepercayaan antar unit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

“Saya yakin akan bisa melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan," pungkas Menkeu.