Hadiri G20 Brasil, Sri Mulyani Pamer Ekonomi Indonesia ke Menkeu Australia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan kegiatannya selama menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di São Paulo, Brasil, melalui akun instagram pribadinya, Kamis (29/2/2024).

Untuk kegiatan hari ini, Menkeu menyempatkan bertemu dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers.

"Hari ini, sebelum agenda Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dimulai, saya menyempatkan bertemu dengan rekan karib saya, Treasurer of Australia, @jim_chalmers_mp," tulis @smindrawati diakun instagram pribadinya.

Bendahara negara ini mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya bertukar cerita dengan Menteri Keuangan Australia. Kata Menkeu, Jim Chalmers menyampaikan kesibukannya terkait reformasi perpajakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Australia sekitar pertengahan tahun 2024.

Sementara, Sri Mulyani juga menyampaikan terkait perekonomian Indonesia, termasuk kinerja APBN Kita tahun 2023 yang sangat baik, yakni bagaimana kita tetap bisa melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa mengorbankan kesehatan dan kredibilitas APBN.

"APBN yang tetap sehat, kredibel, dan prudent adalah modal utama agar Indonesia mampu terus melangkah maju dan melewati berbagai tantangan," ujarnya.

Tempuh Perjalanan 26 Jam

Sebagai informasi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati bertolak ke Brasil untuk menghadiri pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) dalam rangkaian Presidensi G20 pada 28 -29 Februari 2024.

"Setelah menempuh perjalanan panjang selama 26 jam, saya memilih jalan-jalan sejenak di taman Ibirapuera untuk mengatasi jet lag. Taman yang luas dan ikonik - seperti taman di Gelora Bung Karno, Jakarta," tutup Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan,  pemerintah mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di angka 2,45% sampai 2,8% dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP). keputusan soal defisit APBN ini ditetapkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. 

"Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (26/2/2024).

Defisit yang ditetapkan dalam sidang yang membahas soal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 itu, diharapkan dapat mewadahi komunikasi antara pemerintah sekarang dan pemerintah selanjutnya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo pun meminta agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti dan gejolak karena faktor geopolitik.

Postur APBN 2025 yang disusun oleh Pemerintah ini, kata Menkeu, masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah.

Menkeu menerangkan bahwa rincian RKP 2025 berikut pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas sambil menunggu penetapan hasil Pemilu yang resmi dari KPU pada Maret mendatang.

"Di bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," kata Menkeu.

Menurut Menkeu, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya.

"Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," kata Menkeu.