36 Perusahaan Amerika Serikat hingga Jepang Pantau Investasi Smart City di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan Market Briefing Smart City I yang diadakan di Jakarta pada Senin, 4 Maret 2024. Agenda ini memiliki tujuan utama untuk memaparkan paket investasi smart city pertama kepada calon pemrakarsa investasi. 

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan, kegiatan ini dirancang untuk menyajikan rincian teknis dan skema pendanaan investasi yang akan mendukung transformasi IKN menuju kota cerdas.

"Kami memahami kompleksitas dalam membangun smart city membutuhkan kekuatan kolaboratif yang besar. Kami ingin membuka potensi kolaborasi dalam mewujudkan smart city pada kesempatan kali ini," ujar Ali, Selasa (5/3/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, investasi smart city bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang membentuk kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan termasuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. 

"Melalui kegiatan ini, harapannya para calon pemrakarsa investasi dapat melihat potensi besar dalam keempat paket investasi yang ditawarkan," ujar Agung. 

Keempat paket investasi yang menjadi fokus meliputi Integrated Command Control Centre (Pusat Kontrol Komando Terpadu), Data Center (Pusat Data), Electric Vehicle Charging Station (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), Smart Poles (Tiang Pintar).

Sebanyak 36 perusahaan, baik lokal maupun internasional, termasuk dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Finlandia, China, Perancis, Jerman, Jepang, Belanda, Polandia, Swiss, dan Taiwan menghadiri acara tersebut. 

"Partisipasi perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam investasi untuk mewujudkan visi smart city di Ibu Kota Nusantara," imbuh Agung.

Dalam upaya memfasilitasi para calon pemrakarsa investasi, Otorita IKN menawarkan berbagai skema investasi mulai dari Public Private Partnership Unsolicited, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sampai skema Business to Business (B2B).

"Lewat Market Briefing Smart City I, kami mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota cerdas yang berkualitas dan berdaya saing tinggi," pungkas Agung.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menandatangani rencana pembangunan gedung kantor baru di IKN Nusantara, Kamis (29/02/2024). Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur sektor jasa keuangan di IKN.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan, pembangunan tersebut merupakan dukungan OJK dalam upaya mengembangkan dan mematangkan konsep IKN Financial Center ke depan.

"OJK turut mendukung pengembangan dan pematangan konsep IKN financial center ke depan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDK Bulanan Februari 2024, secara virtual, Senin (4/3/2024).

Mahendra mengatakan, OJK dan sektor jasa keuangan berkomitmen untuk mendukung pembangunan IKN, khususnya pada pengembangan ekosistem layanan keuangan.

"Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan rencana pembangunan gedung kantor OJK bersama Otorita IKN yang dihadiri bapak Presiden pada tanggal 29 Februari 2024," ujarnya.

Proyek di IKN

Selain itu, kata Mahendra, pada momentum penandatangan jugadilakukan rangkaian ground breaking pembangunan layanan digital berbagai perusahaan usaha jasa keuangan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, diantaranya Bank Mandiri, bank BRI, BNI, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Utara, serta BPJS kesehatan.

Diketahui, perjanjian kerjasama antara OJK dan Otorita IKN ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 yang menetapkan status penggunaan barang milik negara (BMN) pada Otorita IKN.

Mengutip informasi dari OJK, poin-poin perjanjian OJK dan Otorita IKN antara lain mengenai penggunaan barang milik negara (BMN) berupa tanah untuk pembangunan gedung kantor, dan fasilitas penunjang lainnya bagi OJK untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, OJK akan memanfaatkan tanah seluas 13.800 m2 di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) I.A., Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN untuk pembangunan gedung kantor dan fasilitas penunjangnya.

Rencana pembangunan gedung kantor OJK ini sesuai dengan amanat UU OJK Nomor 21 tahun 2011 pada pasal 3, yang menetapkan Ibukota Negara Kesatuan RI sebagai lokasi berkedudukannya OJK.

Sebelumnya diberitakan, pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini telah mencapai Rp 68,59 triliun. Namun pembangunan IKN ini tidak akan melulu menggunakan dana APBN.

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) memprediksi 10 tahun ke depan Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan pengembangan pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia itu tidak perlu APBN.

"Prediksi kami, berkaitan ketertarikan investor terhadap Kota Nusantara terus mengalami peningkatan," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dikutip dari Antara, Senin (4/3/2024).

Dalam kurun waktu enam bulan, investasi di Kota Nusantara mencapai lebih kurang Rp 50 triliun, yang terhitung mulai periode September 2023 sampai dengan Februari 2024.

"Dan kami prediksi sepanjang tahun ini (2024) investasi yang masuk ke Kota Nusantara sekitar Rp55 triliun," ujarnya lagi. Sehingga perkiraan pencapaian investasi itu melebihi dari yang ditargetkan OIKN lebih kurang Rp100 triliun sampai akhir tahun ini.

Jika pencapaian investasi selama enam bulan itu diakumulasikan dalam jangka 10 tahun Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Jokowi, kata dia, maka investasi akan mencapai lebih kurang Rp 1.000 triliun.

"Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara," ujarnya pula.

Pada tahun ini, kata dia lagi, China (Tiongkok) dan Malaysia akan tanamkan modal sektor properti di Kota Nusantara yang dibangun pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yakni di Kecamatan Sepaku itu.

Nilai keseluruhan investasi yang tercatat bakal direalisasikan kedua negara tersebut di Kota Nusantara sekitar Rp40 triliun.

Kemudian investasi Ciputra Group juga akan direalisasikan pada tahun ini, dengan mengembangkan kota mandiri lengkap dengan sejumlah fitur, seperti perumahan, komersil, lapangan golf dan janapada di kawasan Kota Nusantara, namun nilai investasi belum diketahui.

Proyek pembangunan properti dari dua investor asing dan Ciputra Group itu masih dalam proses evaluasi studi kelayakan, ditargetkan mulai melakukan tender sekitar April 2024, demikian Agung Wicaksono.