Biaya Pembangunan Membengkak, IKN Bakal jadi Proyek Hambalang Jilid 2?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025-2029.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri terkait.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kelangsungan pembangunan IKN, terutama dalam hal pembiayaan.

Nailul Huda menilai bahwa IKN berpotensi menjadi "Hambalang versi lebih luas," mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun, sementara APBN hanya mampu menyediakan 20 persen dari total biaya tersebut.

"Saya sempat menyampaikan di awal-awal perencanaan IKN bahwa IKN akan menjadi Hambalang versi lebih luas. Alasannya adalah dana yang dimiliki tidak akan sanggup. Dana yang dibutuhkan mencapai Rp466 Triliun," kata Huda kepada Liputan6.com, Jumat (24/1/2025).

Kemudian, Pemerintah menyebut bahwa sisanya akan ditanggung oleh sektor swasta melalui kerja sama BUMN-Swasta dan investor asing.

Namun, klaim bahwa ada antrean investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara hingga kini belum terbukti. Beberapa investor bahkan memilih mundur dari rencana tersebut.

"Sampai sekarang tidak terbukti ada antrian yang dimaksud, justru ada yang cabut dari rencana masuk ke IKN. Saya semakin yakin jika IKN berpotensi besar untuk mangkrak," ujarnya.

Huda mneilai keterlibatan investor domestik juga dinilai kurang optimal. Selain itu, ia melihat banyak investor swasta yang hanya masuk karena tekanan pemerintah, melalui imbal hasil proyek strategis nasional (PSN) dan insentif lainnya.

Bagi sebagian investor, keuntungan yang diharapkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga menambah keraguan terhadap kelayakan proyek ini.

"Investor swasta domestik yang masuk juga karena ditekan dengan imbal hasil PSN dan sebagainya. Tidak ada swasta yang masuk karena bagi mereka cost dan manfaat yang didapatkan tidak setara. Nampaknya, ada desakan untuk pemerintahan sekarang guna melanjutkan pembangunan IKN secepat mungkin," katanya.

Disisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam beberapa kesempatan menekankan urgensi pembangunan IKN yang cepat.

Hal ini tentu menjadi beban berat bagi pemerintahan saat ini, mengingat adanya potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan negara. Di tengah tekanan untuk memajukan proyek ini, pemerintahan harus bijak dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian negara.

"Kemarin pres conferensinya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan OKIN, memang nadanya mempercepat pembangunan IKN. Saya rasa memang ini beban berat bagi pemerintahan saat ini dan ke depan, untuk pembiayaan IKN. Beban ini bisa mengganggu keuangan negara," ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo harus mengevaluasi pembangunan IKN ini agar uang yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan dampak yang signifikan ke ekonomi masyarakat.

Pasalnya, Prabowo juga memiliki program andalan berupa "Makan Bergizi Gratis," yang membutuhkan anggaran besar dan sepenuhnya didanai oleh APBN, harus hati-hati dalam mengevaluasi keberlanjutan pembangunan IKN. Program tersebut tak kalah ambisius dan membutuhkan perhatian khusus agar pembiayaan negara tetap terjaga.

"Terlebih Prabowo juga punya program andalan Makan Bergizi Gratis yang tidak kalah jumbo anggaran yang dibutuhkan, dan full dari APBN. Pembangunan IKN sudah selayaknya dilakukan evaluasi. Meskipun memang hasil yang didapatkan dari evaluasi tersebut buruk, ya pemerintah wajib melakukan demi menyelematkan lebih banyak lagi uang rakyat," pungkasnya.