Agung Wicaksono Sebut Investor IKN Terus Membangun, Sesuai Jadwal

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono, memberikan update mengenai sejumlah proyek di IKN yang telah melakukan Groundbreaking tetapi belum memulai pembangunan secara menyeluruh.

Sebelumnya pada hari Jumat (24/01/2025), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja Pimpinan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Nusantara, pada Jumat (24/01/2025). Adapun pimpinan MPR yang hadir adalah H. Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, H. Eddy Dwiyanto Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Akbar Supratman.

Dalam kesempatan itu, delegasi pimpinan MPR RI didampingi pimpinan fraksi/kelompok DPD di MPR, pimpinan alat kelengkapan MPR (Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian dan Badan Penganggaran) serta Komisi Kajian Ketatanegaraan, datang untuk melihat perkembangan pembangunan IKN

Agung menjelaskan bahwa setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan OIKN. Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban untuk memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

“Investor yang sudah groundbreaking memiliki jadwal pembangunan yang jelas dalam PKS. Saat ini, ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan proyek serta mulai beroperasi. Ini menunjukkan bahwa proses berjalan sesuai rencana dan timeline,” ungkap Agung pada hari Sabtu (25/01/2025).

Ia menekankan bahwa fleksibilitas dalam jadwal ini diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. OIKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.

Selain itu, Agung Wicaksono mengatakan, fokus pembangunan akan dipusatkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) WP 1A yang infrastrukturnya sudah siap. Agung juga mengayakan bahwa minat investor juga meluas ke Wilayah Pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses pembangunan.

“Antusiasme investor sangat besar. Beberapa sudah memulai groundbreaking di WP 1B dan 1C. Kami memastikan bahwa anggaran APBN hingga 2028 sebesar Rp48,8 triliun memberikan jaminan infrastruktur yang memadai di seluruh KIPP,” tambah Agung.

Sementara itu Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pengusaha IKN (FKP-IKN) Sony Subrata menjelaskan, ada sejumlah proyek di IKN yang sudah diselesaikan oleh investor dan masih ada yang dalam proses pembangunan. Hal ini menurut Sony dikarenakan, semua proyek pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang sangat kompleks.

"Para investor di IKN ada yang sudah selesai membangun dan ada yang sedang dalam proses finalisasi desain dan persiapan pembangunan. Selain itu dari OIKN juga sedang mempersiapkan pembangunan jalan dan jalur MUT (Multi Utility Tunnel). Semua berjalan sesuai rencana dan kalau ada sedikit kendala teknis dilapangan atau dari sisi administrasi, itu wajar. Semua investor merasakan bahwa OIKN selalu tanggap dan cepat mencari solusi. Membangun kota adalah pekerjaan besar yang kompleks. Yang penting bagi para investor, bahwa IKN adalah peluang investasi yang sangat menarik," ungkap Sony Subrata.

Pembangunan yang dijelaskan Sony Subrata ini mencakup jalan, saluran air, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya—semua elemen penting yang memungkinkan investor memulai proyek mereka dengan baik. Salah satu perhatian utama para investor adalah potensi kehadiran konsumen di IKN, yang menjadi pasar utama bagi proyek-proyek mereka. Rencana pengembangan IKN dan kepastian populasi penduduk menjadi faktor kunci untuk menentukan kapan pembangunan dapat dimulai.

Sebagai contoh, pembangunan sekolah oleh investor swasta tidak hanya memerlukan infrastruktur yang memadai, tetapi juga harus mempertimbangkan kedatangan penduduk, terutama anak-anak usia sekolah. Rencana ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan penduduk yang akan hadir di IKN.