Sukses Kelola Dana Desa, Kemenkeu Resmikan Nglanggeran sebagai Desa Keuangan Pertama di Indonesia

Liputan6.com, Yogyakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul,Yogyakarta sebagai Desa Keuangan pada Kamis, 2 Mei 2024.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, Desa Nglanggeran merupakan desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Keuangan.

"Jadi saat ini memang namanya Desa-Keu, Desa Keuangan pertama. Nanti ke depannya kita coba kembangkan lagi," kata Luky saat peresmian Desa-Keu di Pawon Purba, dikutip Jumat (3/5/2024).

Dalam catatannya, Indonesia memiliki puluhan ribu desa dengan berbagi karakter dan profil yang berbeda. Adapun Desa Nglanggeran menjadi salah satu yang sukses mengelola dana desa untuk pembangunan.

"Desa Nglanggeran punya kombinasi antara dari segi pertanian agriculture dari kakao yang telah mendunia. Di mana kita sendiri memberdayakan industri kakao mulai dari pertanian, juga bisa jadi desa wisata yang bisa kita gali,"

Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi yang sangat memadai untuk mendongkrak perekonomian desa tersebut.

Di sektor pariwisata, misalnya, Desa Nglanggeran memiliki potensi agro wisata dan embung Nglanggeran, serta air terjun musiman Kedung Kandang.

Di sektor UMKM, selain Pawon Purba, Griya Batik, Griya Spa, dan homestay, Desa Nglanggeran juga memiliki potensi perkebunan kakao, di mana Griya Cokelat Nglanggeran menjadi klaster pengolahan kakao dari hulu sampai hilir. Desa Nglanggeran juga memiliki potensi di sektor perkebunan, dengan komoditas utamanya yaitu kakao dan durian.

"Untuk menunjang berbagai potensi tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015, dimana untuk tahun 2024 ini, Dana Desa yang dialokasikan untuk desa ini mencapai Rp 813,47 juta,” kata Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Jaka Sucipta.

Jaka menambahkan, dana desa tahun 2024 untuk Desa Nglanggeran telah disalurkan sebesar Rp 488,09 juta atau 60,00% dari pagu. Terdiri dari dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 165,39 juta dan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 322,70 juta.

"Penyaluran dana desa di Desa Nglanggeran sebesar Rp 488,9 juta, 60 persen dari pagu. Secara nominal naik 20,61 persen dan secara persentase penyaluran naik 17,26 persen dibandingkan tahun 2023," ungkap Jaka.

Asal tahu saja, Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul sendiri pernah menjadi salah satu desa yang berhasil masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia versi Global Green Destinations Days pada 2018, dan meraih gelar Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village) dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 2021.

Wisata alam yang memukau dan kelestarian budayanya dapat dinikmati oleh wisatawan yang mencapai 70.000 orang pada tahun 2023.

Sebelumnya, warga Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta kini tak lagi berurusan dengan lintah darat alias rentenir. Desa ini telah berhasil memberdayakan warganya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah lewat berbagai potensi yang ada di daerah tersebut, salah satunya dari penjualan kakao.

Desa Nglanggeran dikenal sebagai wilayah penghasil kakao dengan lahan perkebunan seluas 10,2 hektar atau setara dengan 5.000 pohon kakao yang mampu memproduksi hingga 10 ton kakao per tahun.

Masyarakat Desa Nglanggeran telah berhasil menghasilkan beragam produk turunan kakao, termasuk kakao fermentasi, kakao bar, dan kakao nibs. Saat ini Desa Devisa Gunungkidul telah berhasil ekspor pertama ke Swiss.

Ketua Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Desa Nglanggeran, Ahmad Nasrodin menjelaskan, Desa Nglanggeran memiliki Koperasi Amanah Boga Sejahtera untuk mengelola dana atau pembiayaan yang diperlukan warga untuk mengembangkan sumber daya atau aset yang dimiliki.

"Untuk UMKM karena kami memandang pembiayaan penting, di nglanggeran belum ada koperasi resmi, Koperasi Amanah Boga Sejahtera. Koperasi kecil ini sangat kami syukuri," kata Ahmad, Jumat (3/5/2024).

Selain dari koperasi, pembiayaan juga berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). PIP dengan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berperan menyalurkan pembiayaan dan pendampingan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum bisa mengakses perbankan. PIP sebagai BLU Kemenkeu bertugas menjadi koordinator pendanaan pembiayaan UMi.

"Dengan hadirnya PIP, meningkatkan semua lini terutama untuk pembiayaan supaya nanti di wilayah Nglanggeran tidak ada yang terjerat rentenir. Yang paling menarik kalau butuh pupuk, pengobatan kakao, bisa akses dana di koperasi," ujar Ahmad.

Debitur UMi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk wilayah Provinsi DIY, tercatat ada 82.510 debitur dengan total pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp 297,4 miliar. Khusus di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, PIP telah menjangkau 16.818 debitur dengan jumlah penyaluran Rp 55,24 miliar.

“Selain pembiayaan, PIP juga menyediakan pendampingan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para pelaku usaha UMi. Pelatihan kewirausahaan yang diberikan oleh PIP kepada pelaku usaha UMi telah membantu 3.760 debitur, sedangkan pelatihan pendamping untuk para debitur telah menjangkau 1.190 orang. Program ini telah dilaksanakan di 20 daerah di seluruh Indonesia,” jelas Direktur Utama PIP Ismed Saputra.