Gara-Gara Ini, Indonesia Harus Putar Otak Impor Pangan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan isu climate change atau perubahan iklim sangat mempengaruhi Indonesia, terutama terhadap produksi pangan. 

Airlangga menjelaskan, produksi pangan Indonesia pada tahun lalu mengalami penurunan cukup besar, sehingga Indonesia harus melakukan impor pangan. 

“Impor pangan tahun kemarin 3,6 juta, tahun ini kuotanya bisa sampai 3 juta,” kata Airlangga dalam acara Rapat Kerja Nasional: Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN, Selasa (14/5/2024). 

Airlangga menambahkan, di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tekanan dan tidak stabil, ekonomi Indonesia masih tangguh. Selain itu adanya tensi geopolitik global turut berpengaruh kepada harga komoditas.

“Kita lihat tensi geopolitik global belum selesai, apakah itu perang Ukraina dan juga terkait situasi di Gaza. Tensi itu tentu merubah harga komoditas dan tentu bagi Indonesia yang sangat strategis yaitu fluktuasi harga komoditas baik itu pangan dan energi,” jelasnya. 

Tekanan Geopolitik

Meskipun ada tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia masih bertumbuh dengan baik. Pada kuartal I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen. Airlangga menuturkan, itu salah satu pertumbuhan tertinggi selama ini. Selain itu rating dari agensi untuk ekonomi Indonesia juga sangat baik.

Tingkat inflasi Indonesia juga masih rendah dibandingkan negara lain. Secara spasial pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih didominasi pulau Jawa dengan pertumbuhan 57,70 persen. 

“Namun pertumbuhan wilayah timur cukup tinggi. Sebagai contoh, Maluku Papua 12,15 persen, Sulawesi 6,35 persen, dan Kalimantan 6,17 persen. Seluruhnya berbasis pada mineral dan batu bara di Indonesia timur,” jelasnya. 

Menurutnya pertumbuhan tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong hilirisasi. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan impor beras mesti dilakukan untuk menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen. Ia klaim, realisasi impor beras lewat Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional.

Jokowi menyampaikan hal itu saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024), seperti dikutip dari Antara.

“Enggak ada lima persen kita harus impor. Ada yang dari Vietnam, Thailand ada yang dari mana pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Itu tidak mudah,” ujar Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Saat kunjungan tersebut, Jokowi memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, Jokowi memastikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Juni 2024.

 Program itu diharapkan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi mengatakan, inisiatif bantuan beras ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global.

Namun demikian, harga beras di Indonesia patut disyukuri mengingat ada negara lain yang mengalami kenaikan beras hingga 50 persen. Sementara itu, Jokowi mengatakan, menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah karena harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

"Kita jaga harga beras itu enggak gampang. Kalau tinggi masyarakat pasti, ibu-ibu pasti (protes), tapi petani seneng, karena harganya naik tinggi begitu lho. Tapi kalau harga bisa saja kita tekan, impor banyak biar harga jadi murah, tapi petani ini rugi," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga. Adapun sejauh ini berdasarkan data terakhir pada awal Mei 2024, realisasi importasi beras mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton.

Perum Bulog mencatat kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton, berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Artinya, sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mencatat, saat ini stok beras cadangan pemerintah (CBP) di seluruh gudang Bulog mencapai 1,63 juta ton. Dia menyebut, stok beras ini menjadi yang tertinggi selama empat tahun terakhir.

"Saat ini stok bulog salah satu yang tertinggi dalam 4 tahun, mencapai 1,63 juta ton," kata  Bayu  kepada awak media di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2024).

Bayu menyebut stok beras tersebut berasa dari penugasan impor maupun pengadaan hasil serapan dalam negeri. Namun, dia tidak menyebutkan proporsi beras impor yang berada di gudang Bulog tersebut.

"Alhamdulillah baik dari management pengadaan luar negeri maupun usaha yg sangat intensif dari teman-teman di daerah," bebernya.

Pengadaan Dalam Negeri

Sementara itu, pengadaan dari dalam negeri sebanyak kurang lebih 560.000 ton setara gabah per 2 Mei 2014. Angka serapan gabah ini setara 273.000 ton beras. 

"Kita terus kelola dengan baik cbp dan beras komersial sesuai kebutuhan, yang penting sekarang dapat dulu stoknya," beber Bayu.

Atas capaian tersebut, Bayu mengklaim stok beras CBP dapat memenuhi penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram tahap kedua.

Bantuan beras tersebut akan menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi beras berkisar 660.000 ton untuk penyaluran tiga bulan berturut-turut.