Kronologi Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

Liputan6.com, Seoul - Penerapan darurat militer meski hanya berlaku singkat, yakni kurang lebih enam jam, telah menjerumuskan Korea Selatan ke krisis politik.

Perkembangan terbaru, Presiden Yoon Suk Yeol yang sedang menjalani proses pemakzulan, ditangkap.

Lantas, seperti apa kronologi penangkapan Yoon Suk Yeol, yang terjadi pada Rabu (15/1/2025). Berikut ulasannya:

1. Darurat Militer

Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer, yang merupakan deklarasi pertama sejak tahun 1979. Dia mengklaim itu merupakan langkah untuk menangani kelompok anti-negara, namun banyak pihak justru melihatnya sebagai jalan keluarnya atas krisis politik internal.

Berikut pernyataan Yoon Suk Yeol selengkapnya pada saat itu seperti dikutip dari The Korea Herald:

Majelis Nasional telah mengajukan 22 usulan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah sejak pemerintahan sekarang berkuasa. Sejak dimulainya Majelis Nasional ke-22 pada Juni, mereka telah mengejar pemakzulan terhadap individu ke-10.

Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik di negara manapun di dunia maupun sejak pendirian negara kita.

Dengan menakut-nakuti hakim dan memakzulkan sejumlah jaksa, mereka telah melumpuhkan sistem peradilan. Tindakan seperti pemakzulan terhadap Menteri Dalam Negeri dan Keamanan, Ketua Komisi Komunikasi Korea, Ketua Badan Audit dan Inspeksi, serta upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Nasional, juga telah melumpuhkan cabang eksekutif negara.

Penanganan anggaran negara juga merusak fungsi dasar negara. Mereka memotong seluruh pendanaan untuk anggaran utama yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan narkoba dan pemeliharaan keamanan publik. Akibatnya, Republik Korea menjadi tempat persembunyian narkoba, dan keamanan publik terjerumus dalam krisis.

Partai Demokratik Korea mengurangi 1 triliun won dari dana cadangan penanggulangan bencana, 38,4 miliar won dari tunjangan dukungan perawatan anak, dan 4,1 triliun won dari proyek-proyek seperti inisiatif ketenagakerjaan bagi kaum muda serta pengembangan ladang gas laut dalam anggaran tahun depan.

Partai tersebut bahkan menghalangi perbaikan perlakuan terhadap perwira militer, termasuk kenaikan gaji, tunjangan, dan pembayaran tugas bagi perwira militer muda.     

Tindakan mereka terhadap anggaran ini adalah penghinaan terhadap keuangan negara Republik Korea.

Kekuasaan legislatif Partai Demokratik, yang bahkan menggunakan anggaran sebagai alat agitasi politik, tanpa ragu melakukan apa yang hanya bisa disebut sebagai "pemakzulan anggaran".

Akibatnya, urusan negara terhambat dan keluhan dari rakyat semakin meningkat.

Ini adalah tindakan anti-negara yang jelas: sebuah konspirasi untuk menghasut pemberontakan dengan menginjak-injak tatanan konstitusional Republik Korea yang bebas dan merusak lembaga negara yang sah, yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan undang-undang.

Hidup rakyat tidak lagi menjadi perhatian mereka, sementara urusan negara dalam keadaan lumpuh hanya karena pemakzulan, jaksa khusus, dan perisai dari pemimpin partai oposisi terhadap penuntutan.

Majelis Nasional kita kini telah menjadi sarang kriminal, melumpuhkan sistem peradilan dan administratif negara melalui kekuasaan legislatif, serta berusaha menggulingkan sistem demokrasi liberal.

Majelis Nasional, yang seharusnya menjadi fondasi bagi demokrasi liberal, kini telah menjadi monster yang merusak sistem demokrasi tersebut. Republik Korea kini berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, hingga tidak mengherankan jika negara ini bisa runtuh kapan saja.

Warga negara yang terhormat, saya mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, untuk memberantas kekuatan anti-negara yang tidak tahu malu yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk menjaga tatanan konstitusional yang bebas.

Melalui darurat militer ini, saya akan membangun kembali dan melindungi Republik Korea yang bebas, yang tengah jatuh ke jurang kehancuran negara.

Untuk itu, saya akan memastikan memberantas akar penyebab kehancuran negara dan kekuatan anti-negara yang terus-menerus terlibat dalam perbuatan jahat.

Ini adalah langkah yang tak terhindarkan untuk menjamin kebebasan dan keselamatan rakyat, serta keberlanjutan negara terhadap agitasi kekuatan anti-negara yang berusaha menggulingkan sistem, dan untuk mewariskan negara yang benar kepada generasi mendatang.

Saya akan memberantas kekuatan anti-negara dan menormalkan negara dalam waktu sesingkat mungkin.

Karena deklarasi darurat militer ini, mungkin akan ada beberapa ketidaknyamanan bagi warga negara yang baik yang telah memercayai dan mengikuti nilai-nilai konstitusional dari demokrasi bebas. Namun, kami akan berusaha meminimalkan ketidaknyamanan tersebut.

Langkah ini tak terhindarkan demi kelangsungan Republik Korea yang bebas dan tidak mengubah sikap kebijakan luar negeri kita untuk memenuhi tanggung jawab dan kontribusi di komunitas internasional.

Sebagai presiden, saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada kalian semua, rakyat.

Saya hanya menaruh kepercayaan kepada kalian, rakyat, dan saya akan mencurahkan segala usaha dan pengabdian saya untuk melindungi Republik Korea yang bebas. Mohon percayalah pada saya.

 

Yoon Suk Yeol kemudian meminta maaf di hadapan publik pasca darurat militer gagal.

"Saya sangat menyesal dan ingin meminta maaf dengan tulus kepada rakyat yang merasa terkejut," kata Yoon Suk Yeol dalam pidato singkat yang disiarkan televisi pada 7 Desember 2024.

"Sehubungan dengan deklarasi darurat militer, saya tidak akan menghindar dari tanggung jawab hukum maupun politik."

Setelah Majelis Nasional membatalkan pemberlakuan darurat militer dan Yoon Suk Yeol sendiri mencabutnya pada 4 Desember 2024, parlemen mengumumkan upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol disetujui dengan hasil pemungutan suara: 204 setuju, 85 suara menolak, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah.

"Untuk rakyat, kami berharap akhir tahun Anda akan sedikit lebih bahagia sekarang, dan semua perayaan akhir tahun yang dibatalkan bisa dipulihkan," kata Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, seperti dikutip dari BBC, Sabtu, 14 Desember 2024.

"Masa depan Republik Korea dan harapan kami ada di tangan rakyat, harapan kami sangat kuat. Terima kasih banyak."

Melansir The New York Times, anggota parlemen berargumen bahwa Yoon Suk Yeol telah melakukan pemberontakan ketika dia mengumumkan darurat militer dan mengirimkan pasukan ke Majelis Nasional. Menurut mereka itu adalah upaya untuk mencegah anggota parlemen melakukan pemungutan suara menentang deklarasi darurat militer, yang sejatinya merupakan hak mereka berdasarkan konstitusi.

Itu merupakan upaya pemakzulan kedua, setelah pemakzulan pada 7 Desember 2024 gagal.

Kekuasaan dan tugas kepresidenan Yoon Suk Yeol dihentikan setelah salinan dokumen tentang pemakzulan diserahkan kepadanya dan ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Mahkamah Konstitusi kemudian memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon Suk Yeol akan diberhentikan sebagai presiden atau mengembalikan kekuasaannya.

Jika dia diberhentikan dari jabatannya, pemilu nasional untuk memilih penggantinya harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Yoon Suk Yeol tidak hanya dimakzulkan, namun secara resmi diselidiki oleh oleh tim gabungan yang termasuk Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan menyusul deklarasi darurat militer.

Pada 3 Januari 2025, upaya penangkapan Yoon Suk Yeol dilakukan setelah dia mengabaikan tiga panggilan untuk diintegrogasi. Namun, langkah itu gagal menyusul kebuntuan selama berjam-jam di kediaman resmi presiden, yang melibatkan pasukan pengawal presiden dan para pendukung Yoon Suk Yeol.

Barulah pada hari ini, penangkapan sukses dilakukan. Pasukan keamanan akhirnya menyerah tanpa perlawanan besar, setelah negosiasi dilaporkan berlangsung intensif.

"Surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol dieksekusi pada pukul 10.33 pagi," demikian menurut CIO seperti dikutip dari kantor berita Yonhap.

Yoon Suk Yeol langsung dibawa ke kantor CIO untuk diinterogasi. Pria berusia 64 tahun itu diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, dekat kantor CIO, setelah pemeriksaan.

Sementara itu, penyidik dilaporkan berusaha meminta surat perintah penangkapan resmi dalam waktu 48 jam.

Penangkapan Yoon Suk Yeol ini menjadi momen penting dalam sejarah demokrasi Korea Selatan, mengingat ini adalah pertama kalinya seorang presiden yang sedang menjabat ditangkap.