Menko Airlangga Pastikan Tak Ada Pembatasan BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 . 

Selain itu, Airlangga juga menuturkan, tidak ada rencana pembatasan BBM pada 1 September 2024 seiring pertemuan sejumlah menteri di kantornya pada Selasa sore. "Tidak ada pembatasan BBM," ujar dia kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Airlangga mengatakan, fokus pemerintah saat ini ialah terus menyosialisasikan program BBM subsidi tepat sasaran. Airlangga menuturkan, sosialisasi program BBM subsidi tepat sasaran akan dilakukan secara efektif mulai 1 September 2024 mendapatkan.

"Ya (1 September 2024), jadi saya minta untuk sosialisasi dulu," kata dia.

Akan tetapi, Airlangga enggan bicara secara rinci terkait mekanisme sosialisasi program BBM subsidi tepat sasaran pada 1 September 2024. Dia mengaku akan melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi program tersebut.

"Ya tentu kita sedang mempersiapkan skenario, dan nanti skenarionya di laporkan dulu ke pak presiden," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan BBM subsidi disebut menjadi salah satu cara untuk memangkas konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Hal ini juga dinilai sejalan dengan peralihan dari bahan bakar minyak (BBM) ke bioethanol.

"Kemudian masalah penggunaan bensin, kita sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Airlangga menambahkan, pembatasan BBM subsidi itu juga akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara seiring pembatasan BBM Subsidi. Menko Luhut harap masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.

Reporter: Tim Bisnis

Sumber: Sulaeman

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil rapat mengenai BBM Subsidi bersama sejumlah menteri kabinet. Hasilnya, pemerintah menyiapkan skenario baru penyaluran BBM bersubsidi ke konsumen.

Dia mengatakan ada skenario yang sedang disiapkan dalam menyalurkan BBM subsidi nantinya. Skenario itu masih akan lebih dulu disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu kita sedang mempersiapkan skenario dan nanti skenarionya dilaporkan dulu ke Bapak Presiden," ungkap Airlangga, ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Kendati begitu, dia berkilah skenario itu merupakan bentuk pembatasan BBM Subsidi. Dia hanya menyebut hal itu sebagai skenario program terkait BBM Subsidi.

"Skenario terkait dengan program. Tidak ada pembatasan," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai rencana meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur, Menko Airlangga menyebut sinyal positif ke arah sana. Pasalnya, sesuai standar Euro 4, kadar sulfur BBM yang digunakan harus rendah, sekitar 50 ppm.

Kembali soal pembatasan atau skenario baru ini, Menko Airlangga menyebut waktunya tidak dimulai 17 Agustus 2024.

"Ya kalau (standar) euro 4 itu harus (BBM) rendah sulfur, dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus)," ungkapnya.

Sosialisasi Mulai 1 September 2024Lebih lanjut, Menko Airlangga mengamini pemerintah akan memulai sosialisasi skenario BBM subsidi ini mulai 1 September 2024 mendatang. Dia kembali menegaskan tidak ada pembatasan konsumsi BBM subsidi.

Dia bilang, sosialisasi yang dimaksud merupakan upaya agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

"Ya jadi saya minta untuk sosialisasi dulu, bukan ada, tidak ada pembatasan BBM," ucapnya.

"Sosialisasi agar tepat sasaran (mulai September)," sambung Menko Airlangga Hartarto.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkumpul di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kabarnya, ada bahasan mengenai penyaluran BBM Bersubsidi. Lantas, apa jadi dibatasi?

Beberapa menteri yang hadir diantaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku tuan rumah. Lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Kabar pembahasan BBM subsidi ini dibenarkan Menteri Trenggono. Dia mengatakan ada bahasan tersebut dalam pertemuan 4 menteri tadi.

"oh masalah BBM," ujar Trenggono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan, ketentuan pembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.

Meski begitu, dia belum berbicata lebih banyak dan mengarahkan keterangan itu kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya," ujar dia.

Dia lantas mengatakan pembatasan bukan berlaku pada 17 Agustus 2024 mendatang. Namun, dibuka peluang pada 1 September 2024 nanti. Meski dia tak berbicara banyak soal keputusan pastinya.

"Enggak, September. 1 September lah. Tapi belum (diputuskan)," ucapnya.

Tunggu Menko AirlanggaSementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif tak berbicara banyak saat ditemui usai rapat. Dia menyerahkan keterangan keseluruhannya akan disampaikan Menko Airlangga.

"Bahasannya ya udah dibahas tinggal tanya ke Kemenko," kata dia.

Dia juga irit bicara soal jenis kendaraan yang rencananya akan dibatasi nantinya. "Nanti tanya ke Kemenko," pungkasnya.