Usai Nikel dan Timah, Luhut Usul Emas hingga Kelapa Sawit Masuk Simbara

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah meluncurkan implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ini merupakan peluncuran Simbara versi kedua setelah sebelumnya dikhususkan untuk komoditas batubara sejak 2022.

Ke depan, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beserta sejumlah menteri usul agar komoditas sumber daya alam (SDA) lain mulai dari emas hingga kelapa sawit masuk ke dalam data Simbara. 

"Pak Luhut dan kami para menteri bilang, namanya mungkin bukan Simbara lagi. Simbanimah. Nanti kalau tambah tembaga, emas, kelapa sawit, nanti akan menjadi panjang sekali," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Mengamini pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menambahkan, sistem informasi terintegrasi tersebut didorong untuk mendata perdagangan sejumlah komoditas mineral lainnya. 

"Selanjutnya kita masih akan menyelesaikan beberapa mineral komoditas, antara lain tembaga, kemudian juga emas, bauksit, mangan, dan lain-lainnya," kata Arifin pada kesempatan sama. 

Arifin menceritakan, sejak Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan diberlakukan saat kewenangan beralih ke pusat, pelayanan perizinan tidak mungkin bisa optimal tanpa menggunakan sistem informasi. 

"Beberapa sistem informasi di sektor minerba yang sudah dikembangkan, termasuk e-PNBP. e-PNBP ini melayani 120 ribu transaksi dalam satu tahun," terang Arifin. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, menyampaikan prestasi implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau SIMBARA.

"Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 Kementerian Lembaga dan memberikan beberapa dampak positif,” kata Isa dalam laporannya di acara Launching Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, Senin (22/7/2024).

Dampak positif tersebut yang pertama, pihaknya sudah bisa mewujudkan layanan satu pintu melalui single data entry. Kedua, ketersediaan satu data minerba yang handal. Ketiga, pengawasan menjadi lebih terpadu. Keempat, implementasi DMO dan hilirisasi minerba menjadi lebih efektif. 

Kelima, pencegahan fraud melalui risk profiling terus bisa ditingkatkan. Keenam, pencegahan tambang ilegal dan penghindaran pembayaran dan penyetoran hak-hak negara dapat kita terus tingkatkan kualitasnya.

Dengan implementasi Simbara telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara, antara lain pencegahan atas modus illegal mining (Penambangan tanpa izin) senilai Rp3,47 triliun.

Selanjutnya, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik, dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan memperluas implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau SIMBARA dengan menambah beberapa komoditas lainnya, tidak hanya batu bara, nikel dan timah.

“Di tahun-tahun yang akan datang, kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara, termasuk untuk komunitas lainnya seperti bauksit, emas, dan tembaga,” kata Isa dalam laporannya di acara Launching Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, Senin, 22 Juli 2024.

Isa menyampaikan, untuk saat ini Pemerintah baru menambah dua komoditas yakni nikel dan timah yang dimasukkan dalam implementasi Simbara.