Dana Desa Terbukti Pangkas Kemiskinan, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta - Penyaluran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat awal digulirkan pada 2015, anggaran untuk program Dana Desa hanya berkisar Rp20,8 triliun. Seiring berjalannya waktu anggaran program Dana Desa meningkat menjadi Rp 71 triliun pada 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan, penyaluran Dana Desa ini telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

"Penerima dana desa juga semakin meningkat, 2024 dana desa dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia," kata Tommy panggilan akrabnya dalam acara Tranparansi Dana Desa dan Kemiskinan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Lanjutnya, program Dana Desa juga berhasil menekan angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Berdasarkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.

"Sementara itu pada periode yang sama penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang," ujar keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat kenaikan jumlah desa berstatus desa Mandiri dari semula 840 desa pada 2019 meningkat menjadi 16.908 desa pada tahun 2024.

Sementara itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan dari semula 2.162 desa pada tahun 2019 menjadi 6.748 desa pada tahun 2024.

"Hal ini menjadi salah satu bukti dampak positif adanya dana desa bagi kemajuan desa selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, manfaat anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," beber dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (Jatim) Budi Sarwoto menyebutkan Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp6,31 triliun atau 78,4 persen dari pagu yang didapat yakni Rp8,05 triliun per 29 Juli 2024.

Budi menyatakan Dana Desa sebesar Rp6,31 triliun tersebut disalurkan kepada 7.718 desa dari total penerima 7.721 desa sehingga terdapat tiga desa yang belum menerima hingga saat ini.

“Ini masing-masing desa sebesar sekitar Rp1,04 miliar jadi cukup besar dengan dana yang diberikan pemerintah sejak 2015,” katanya dalam Rapat Pimpinan Provinsi Persatuan Anggota BPD Jawa Timur 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (31/7/2024).

Budi menuturkan tiga desa yang tidak mendapatkan Dana Desa adalah Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi karena adanya penyalahgunaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan terdapat kegiatan yang belum terselesaikan pada 2023.

Kemudian ada Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan karena bendahara desa atau kepala urusan keuangan tidak diketahui keberadaannya.

Ketiga adalah Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro akibat konflik antara kepala desa dan sekretaris desa.

Sementara itu, untuk penyaluran BLT Desa hingga 29 Juli 2024 sudah mencapai 11,48 persen yaitu Rp924,4 miliar kepada 256.781 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk ketahanan pangan tersalur sebesar Rp1,9 triliun atau 23,65 persen sedangkan untuk stunting terealisasi Rp717,4 miliar atau 8,91 persen.

“Alokasi BLT Dana Desa tidak boleh melebihi 25 persen karena lainnya digunakan untuk dana pembangunan juga untuk prioritas nasional seperti ketahanan pangan, stunting dan lain lain,” kata Budi.