Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, selama 10 tahun kepimimpinannya sebagai kepala negara mampu mengambil kembali aset Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing.
Jokowi menegaskan, kekayaan yang ada di negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali," kata dalam SIdang Tahunan MPR RI, DPR-DPD, Jumat (16/8/2024).
Advertisement
Di sisi lain, pihaknya juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri.
"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujarnya.
Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.
"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," pungkasnya.
Puan Maharani: Pilar Ekonomi Indonesia Harus Kuat, Tak Cukup Cuma Hilirisasi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, mengatakan pembangunan nasional ke depan memiliki sejumlah agenda strategis. Salah satunya, Indonesia juga harus memiliki pilar Perekonomian nasional yang semakin kuat.
Hal itu disampaikan Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI, DPR-DPD, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Menurutnya, untuk memperkuat pilar ekonomi, hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral; hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif.
"Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan," kata Puan.
Selain itu, pemerataan Pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan, dan politik Anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun.
"Tidak akan ada kemajuan Indonesia, tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif," ujarnya.
Advertisement
Karakter Bangsa
Tak hanya itu saja, kata Puan, Indonesia juga harus melakukan Pembangunan Karakter Bangsa, Nation and Character Building. Dengan Nation and Character Building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, yang “Memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri.”
Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan dan memperkuat Sumber Daya Manusia Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi; persaingan global; ekonomi digital; ekonomi disruptif; generasi muda yang terus bertumbuh dengan karakternya.
"Sumber Daya Manusia Indonesia yang tangguh akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia," pungkasnya.