Jokowi Siapkan Anggaran Infrastruktur Prabowo-Gibran Rp 400 Triliun di 2025, Buat Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran infrastruktur pada RAPBN 2025 sebesar Rp 400,3 triliun. Itu termasuk dalam total alokasi belanja negara di tahun depan sebesar Rp 3.613,1 triliun.

"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun," ujar Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Jokowi memaparkan, dana itu akan dipakai untuk sejumlah program pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, energi, hingga kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," papar Jokowi.

Jika menilik alokasi APBN di tahun sebelumnya, anggaran pembangunan infrastruktur tahun depan lebih kecil dibanding 2024 ini. APBN 2024 mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun.

Secara umum, rencana belanja negara tahun depan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun,serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Anggaran Pendidikan

Kemudian untuk anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangansekolah unggulan.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakatmiskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara.

Selanjutnya untuk anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan danketerjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Sementara untuk anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.

APBN 2025 dirancang untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan" guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan," kata Jokowi dalam laporan Presiden RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, di Senayan, Jumat (16/8/2024).Oleh karena itu, strategi jangka menengah harus diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.

"Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, rendah emisi, dan berorientasi ekspor," ujarnya.

Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.

Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM.

"Ketujuh, penguatan Pertahanan dan Keamanan serta kemandirian pangan dan energi. Kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia," pungkas Jokowi.