Pembangunan di IKN Nusantara Dihentikan, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) dihentikan menjelang Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT Ke-79 RI.

Dikutip dari Antara, Sabtu (17/8/2024), dilaporkan bahwa tidak terdapat aktivitas konstruksi di KIPP IKN. Gedung-gedung yang masih dalam tahap pembangunan, seperti gedung kementerian koordinator 1 hingga 4, terlihat ditutup dengan jaring-jaring hijau.

Alat berat seperti tower crane juga terlihat tidak menunjukkan aktivitas konstruksi.

Secara perdana, duplikat Sang Saka Merah Putih akan dikibarkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri upacara bendera di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Pada Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, untuk kemudian menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, pada Sabtu dini hari, Presiden Joko Widodo memimpin upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden tiba di Taman Kusuma Bangsa pukul 23.58 WITA. Upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa, yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT RI Ke-79, digelar tepat pada pukul 00.00 WITA.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebesar Rp143,1 miliar di 2025. Alokasi dana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki sisa anggaran lainnya dari masing-masing kementerian/lembaga (KL) untuk kelanjutan proyek IKN di 2025.

"Ada anggaran-anggaran yang masih ada terkait di KL yang untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di IKN. Jadi masih masuk di dalam beban dari KL," ujar Suharso saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Anggaran sisa itu berasal dari instansi pemerintah yang bertugas langsung membangun IKN, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Karena ada yang di-carry over dari KL-KL sebelumnya, seperti menyelesaikan bandara, sanitasi, jalan, untuk digitalisasi," imbuh Suharso.

Anggaran Rp 82 Triliun

Sebagai contoh, ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan total anggaran Rp82 triliun untuk pembangunan Ibu Kota baru. Namun, dana tersebut belum terrealisasi sepenuhnya.

"Total sekarang yang sudah di IKN Rp82 triliun. Yang sudah terlaksana sekitar Rp70-an triliun. Jadi masih ada anggaran yang belum diselesaikan," terang Suharso.

Suharso menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian/Bappenas, tidak akan begitu saja melepas tanggung jawab pendanaan terhadap IKN. Sebab, kehadiran IKN sebagai ibu kota baru Indonesia sudah termasuk dalam visi Indonesia Emas 2045.

"Yang penting begini ya, poin saya adalah 2025 bagi kami di Bappenas adalah window of opportunity untuk masuk ke Indonesia Emas 2045. Window-nya kalau dibuka lagi sedikit adalah RPJMN 2025-2029," tegasnya.

"Kita ingin mendorong dengan awalan yang baik. Karena itu, kita mendiskusikannya dengan timnya Pak Prabowo. Sekarang tinggal mau diletakkan di mana, gitu. Tapi pagu indikasinya sudah ada," pungkas Suharso.