Menhub Minta Tambahan Anggaran Rp 7,68 Triliun untuk 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta tambahan anggaran sebesar Rp 7,68 triliun untuk 2025, tahun depan. Dia menuturkan, ada banyak prioritas pembangunan sektor transportasi ke depan.

Menhub Budi mengatakan, Pagu Anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dia memahami ini terjadi hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga. Namun, masih banyak terdapat kegiatan prioritas dan mendasar yang belum bisa terakomodasi di dalam pagu anggaran tersebut.

“Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami menyampaikan permohonan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Anggaran TA 2025 sebesar Rp.7,68 Triliun,” kata Menhub Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Dia mengatakan, usulan itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tertanggal 19 Juli 2024, Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 24,76 Triliun. Sedangkan pada tahun 2024 alokasi anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp 38,6 Triliun, dan mengalami rekomposisi sehingga pagu efektifnya sebesar Rp. 43,47 Triliun.

Dia mengungkap, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang diwujudkan melalui tiga arah kebijakan prioritas pembangunan. 

"Untuk mendukung tema tersebut Kementerian Perhubungan akan senantiasa berupaya mewujudkan melalui 3 poin utama tersebut yaitu SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.

Adapun untuk APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, Menhub menyampaikan, realisasi anggaran per 21 Agustus 2024 adalah sebesar Rp22,58 triliun atau telah mencapai 51,95%. 

Rincian realisasi anggaran tersebut, yakni untuk belanja pegawai 74,04 persen, belanja barang 50,84 persen, dan belanja modal 48,48 persen. Untuk realisasi penarikan dana mencapai Rp 22,58 triliun, melampaui target bulan Agustus 2024 sebesar Rp 22,57 triliun. 

"Angka ini masih sesuai dengan target yang kami tetapkan di awal. Kami optimis, dalam prognosa nanti kita akan mencapai 96 persen," ucap Menhub.

Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto, Inspektur Jenderal Arif Toha, Dirjen Perhubungan Darat Risyapudin Nursin, Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), kembali melaksanakan mentoring untuk Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO).

Kegiatan ini adalah yang ke-6 kalinya dan berlangsung di Hotel Swis-Belinn Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (27/8/2024).

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi, dalam pembukaan acara tersebut menyampaikan bahwa peran PSCO sangat penting dalam menjaga reputasi dan eksistensi Pemerintah Indonesia dalam memastikan kelaiklautan dan keamanan kapal di wilayah Asia Pasifik dan dunia.

Menurut Jon Kenedi, para PSCO juga berkontribusi dalam mendukung Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) untuk memeriksa kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri. Tugas ini penting untuk menghindari penahanan kapal di negara tujuan yang dapat mempengaruhi status kapal-kapal Indonesia di mata dunia.

“Kita patut berbangga, karena sesuai Laporan Tahunan (Annual Report) Tokyo MoU, Indonesia saat ini telah masuk dalam daftar putih (white list) Tokyo MoU. Ini adalah prestasi yang harus kita pertahankan, meskipun tugas ini tidak ringan,” ungkap Jon Kenedi, Kamis (29/8/2024).

Kemenhub berharap melalui kegiatan ini, PSCO dapat semakin termotivasi dan profesional dalam menjalankan tugasnya, memastikan kapal asing yang beroperasi di pelabuhan Indonesia mematuhi prinsip keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.

Hal ini juga sekaligus membuktikan eksistensi Indonesia sebagai negara yang memiliki yurisdiksi di pelabuhan (port state).

Para PSCO diharapkan dapat selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing, serta IMO Resolution A.1138(30) tentang Procedures for Port State Control. Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Bersama Port State Control di Asia Pasifik (Tokyo MoU) sejak tahun 1993.

Jon Kenedi menambahkan, pengukuhan dan revalidasi PSCO juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing.

Persepsi tentang pemeriksaan kapal asing oleh PSCO Indonesia perlu diseragamkan agar reputasi PSCO Indonesia semakin baik. Dengan demikian, Indonesia akan terus menjadi salah satu negara pelabuhan yang berperan aktif dalam menjaga kelaiklautan dan keamanan pelayaran dunia.

“Kami berharap eksistensi PSCO di Indonesia dapat mendukung terwujudnya kejayaan maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tutup Jon Kenedi.

Sebagai informasi, kegiatan Mentoring Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing / Port State Control Officer (PSCO) Tahun 2024 ini berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 26 hingga 30 Agustus 2024.

Acara ini diikuti oleh 10 PSCO dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, dengan metode pembelajaran di kelas serta praktik pemeriksaan kapal asing di Pelabuhan Tanjung Priok.