Ma'ruf Amin Sebut Masih Banyak Masyarakat Tak Paham Ekonomi Syariah, Solusinya?

Wapres Ma'ruf Amin juga menilai bahwa kerangka regulasi di sektor ekonomi syariah masih belum memadai, termasuk insentif bagi pelaku industri halal

oleh Arief Rahman H diperbarui 03 Sep 2024, 15:33 WIB
Diterbitkan 03 Sep 2024, 15:33 WIB
Wapres Ma'ruf Amin
Wapres Ma'ruf Amin (Foto: BPMI Setwapres)

 

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan realisasi potensi dana sosial syariah.

Ia menyoroti hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah.

"Secara umum, rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah bersama," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam Sharia Economics and Finance International Seminar INDEF di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Potensinya sangat besar, tetapi realisasinya belum sebanding dengan potensi yang kita miliki," lanjutnya.

Regulasi Belum Memadahi

Selain masalah pemahaman masyarakat, Wapres Ma'ruf Amin juga menilai bahwa kerangka regulasi di sektor ini masih belum memadai, termasuk insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah yang masih minim.

"Sinergi dan integrasi antara industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah masih belum optimal. Potensinya besar, seperti zakat yang mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun, dan wakaf yang mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun, ini baru potensinya, realisasinya masih belum tercapai," ungkap Wapres.

Tantangan lain adalah terkait dengan pengelolaan data dan penyaluran dana sosial syariah, yang dinilai perlu terus ditingkatkan demi mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

 

Apa Solusinya?

Resmikan Gedung Baru ATVI-IMDE, Wapres Ma’ruf Amin Tekankan Pentingnya Kolaborasi
Ada lima Program Studi yang ada yaitu D3 Komunikasi Massa, D4 Produksi Media, S1 Bisnis Digital, S1 Produksi Entertainment dan S1 Kajian Film, Televisi dan Media. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin menyarankan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat sektor ekonomi syariah di Indonesia.

"Ke depan, strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan difokuskan pada upaya menyinergikan empat pilar utama, didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan, inovasi IPTEC dan digitalisasi, serta peningkatan efisiensi," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa berbagai upaya ini memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama dalam menyusun rencana strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

 

Minta INDEF Ikut Berperan

Ma'ruf Amin Diberi Mandat Menjadi Ketua Dewan Syuro PKB
Wapres Ma'ruf Amin menghadiri acara penutupan Muktamar PKB di Bali, Minggu (25/8/2024). Lewat Muktamar, Ma'ruf Amin diberi mandat menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. (Foto: Youtube PKB)

Mengingat pentingnya peran berbagai pihak, Wapres Ma'ruf Amin meminta Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) untuk turut mengambil peran, terutama dalam mencari peluang dan memberikan masukan guna mengatasi tantangan yang ada.

"Di sinilah peran dan kontribusi INDEF sangat diperlukan untuk memberikan pandangan mendalam, mengidentifikasi peluang, serta memberikan masukan dan rekomendasi dalam mengatasi tantangan dan kekurangan yang masih ada," jelasnya.

"INDEF juga dapat membantu meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah melalui seminar, publikasi, dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah lainnya, dalam rangka menyebarkan ide dan inovasi baru di bidang ekonomi syariah," tambah Wapres Ma'ruf Amin.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya