Luhut Curhat Family Office Gagal Dibentuk, Ini Alasannya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pembentukan family office sudah mengantongi restu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, rencana tersebut terhenti di salah satu Kementerian.

oleh Tira Santia diperbarui 11 Okt 2024, 20:00 WIB
Diterbitkan 11 Okt 2024, 20:00 WIB
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri sidang kabinet paripurna terakhir yang digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri sidang kabinet paripurna terakhir yang digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (Dok. Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pembentukan family office sudah mengantongi restu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, rencana tersebut terhenti di salah satu Kementerian.

Luhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga. 

"Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor presiden terpilih 'Bang, setuju'. Kita kerjakan. Tapi berhenti di satu kementerian hanya karena nggak ngerti kenapa, tahu-tahu Malaysia mengumumkan," kata Luhut dalam diskusi CEO Forum 'Melaju Menuju Indonesia Emas,' Jumat (11/10/2024).

Akibat kendala tersebut, Indonesia kehilangan kesempatan menggali potensi dari pembentukan family office. Pasalnya di Indonesia terdapat 28 ribu orang kaya, bahkan Luhut pun mengaku telah bertemu beberapa tokoh orang kaya, dan mereka pun memberikan lampu hijau terkait rencana pembuatan family office.

"Kita kehilangan momentum, ada 28 ribu orang punya uang. Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali orang-orang kaya-kaya dunia itu seperti Force Family mereka bilang kita senang sekali di sini. Kalian bikin lah ini-ini-ini," ujarnya.

Sebelumnya, kata Luhut, dirinya juga sudah melakukan studi, bahkan mengirimkan tim ke Singapura, Hong Kong sampai ke Abu Dhabi untuk mengkaji terkait family office. Namun, sayangnya rencana tersebut terhenti.

Luhut pun tak tinggal diam, ia kemudian melapor ke Presiden terpilih Prabowo, bahwa Indonesia tersalip oleh negara tetangga yakni Malaysia yang lebih dulu membentuk family office.

"Saya bilang presiden terpilh 2 minggu lalu, saya bilang begini 'Mr. Presiden look at Malaysia duluan kita. Udah bang kita cepat aja'. Saya optimis dengan presiden terpilih (Prabowo) ini," pungkas Luhut.

 

Luhut soal Semangat Prabowo Genjot Ekonomi RI: Perlu di Rem Sedikit

PLN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pembukaan IICCS 2024, Rabu (31/7) menyampaikan pemerintah terus mendukung dan mendorong penerapan teknologi CCS sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi, salah satunya melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon/Istimewa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan keyakinannya bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, dapat membawa kemajuan ekonomi bagi Indonesia.

Luhut melihat Prabowo memiliki semangat yang kuat dalam mempercepat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat dan memaksimalkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia.

"Saya melihat semangat dari presiden terpilih sangat tinggi, gasnya kencang, bahkan mungkin perlu direm-rem sedikit," kata Luhut dalam acara Kompas CEO 100 di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) dikutip dari Antara, Jumat (11/10/2024).

Risiko Indonesia

Menurut Luhut, percepatan kebijakan dan pemanfaatan potensi yang ada sangat penting karena Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi yang berlangsung hingga 2035.

Jika momentum ini terlewatkan, Indonesia berisiko terjebak dalam status negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

"Jika kita gagal memanfaatkan ini, kita tidak akan mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Saat ini pendapatan per kapita kita berada di angka 5.800 dolar AS, dan kita menargetkan 23.000-30.000 dolar AS per kapita pada tahun 2045. Itu akan menentukan masa depan ekonomi kita," jelas Luhut.

 

Percepatan Kebijakan

Rapat koordinasi terkait Persiapan Penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Panitia Nasional. (Dok kemenko Marves)
Rapat koordinasi terkait Persiapan Penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Panitia Nasional. (Dok kemenko Marves)

Salah satu kebijakan yang menjadi fokus percepatan adalah skema investasi family office. Luhut mengatakan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Prabowo mengenai skema ini dan sepakat untuk segera mempercepat implementasinya.

Skema ini diyakini dapat menarik minat sekitar 28.000 miliarder global untuk berinvestasi di Indonesia.

"Saya sudah bertemu dengan beberapa miliarder dunia, seperti keluarga Porsche, di Bali. Mereka mengatakan sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Luhut.

Sebelumnya, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya