Penjelasan Konsep Twin Cities yang Diusulkan di IKN dan Jakarta

Ketua ASPI Adiwan Fahlan Aritenang menjelaskan mengenai konsep Twin Cities untuk IKN dan Jakarta.

oleh Agustina Melani diperbarui 14 Okt 2024, 16:35 WIB
Diterbitkan 14 Okt 2024, 16:35 WIB
Penjelasan Konsep Twin Cities yang Diusulkan di IKN dan Jakarta
Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) mengusulkan konsep kota kembar atau twin cities. (Foto: Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) mengusulkan konsep kota kembar atau twin cities. Usulan twin cities ini sebagai solusi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Lalu apa itu dimaksud dengan twin cities?

Mengutip Antara, ditulis Senin (14/10/2024), Ketua ASPI Adiwan Fahlan Aritenang menuturkan, konsep “twin cities” berarti ada dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan lainnya de facto.

Ibu kota de jure berarti secara resmi diakui oleh undang-undang atau konstitusi sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Sementara secara de facto, pengakuan ibu kota lebih didasarkan pada realitas operasional fungsi pemerintahan yang sedang terjadi.

Pada konteks Keputusan Presiden (Keppres) IKN belum ditandatangani tetapi negara memiliki anggaran yang cukup, sehingga Jakarta dapat berperan sebagai ibu kota de jure dan IKN de facto.

Hal ini berarti secara undang-undang Jakarta tetap menjadi ibu, tetapi fungsi operasional dilakukan di IKN. IKN dapat menerapkan fungsi utama non-pemerintahan tertentu, seperti pusat edukasi dan riset, yang diikuti dengan pemindahan bertahap sebagian fungsi publik pemerintahan dari kementerian/lembaga (K/L) yang relevan.

Misalnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Perpustakaan Nasional; Arsip Nasional; dan sebagainya.

Sementara, bila Keppres ditandatangani tetapi anggaran belum memadai, IKN menjadi ibu kota de jure dan Jakarta de facto.

Dalam hal ini, IKN diposisikan sebagai kota pusat pemerintahan nasional 'parsial' yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan, seperti Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

 

 

Peninjauan Ulang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengecek pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian Perhubungan)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengecek pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian Perhubungan)

Adapun bila yang terjadi adalah kondisi tidak ideal, di mana Keppres tidak ditandatangani dan anggaran tidak memadai, negara bisa melakukan langkah mitigasi dengan tetap mendorong penerapan rencana IKN, tetapi sebagai strategi jangka panjang hingga 2045.

Seiring dengan itu, pemerintah dapat melakukan peninjauan ulang dan mendalam terhadap aspek-aspek perencanaan IKN, seperti pembangunan infrastruktur, populasi, dan biaya. "Jadi, kami menyarankan agar fokus pada calon ibu kota negara yang fokus pada liveable dan loveable city yang layak untuk ditinggali sambil berprogres hingga ke tahun 2045,” ujar Adiwan.

Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menuturkan, usulan itu akan diteruskan kepada presiden, baik Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Untuk menanggapi usulan, dia menyebut IKN nantinya akan tetap didorong untuk menjadi kota baru. “Apa pun bentuknya, akan menjadi kota. Karena memang sudah ada yang terbangun, fasilitas sudah ada. Sekarang saatnya lebih membangun masyarakatnya, supaya masyarakat ini bisa menjadi penghuni yang loveable city,” tuturnya.

Melalui akun instagramnya @bambangsusantono menyebutkan, ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya, lalu mengusulkan empat skenarip pembangunan IKN. “Semuanya bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar “on the track” sesuai dengan visi dan misi awalnya,” ujar dia.

Konsep Twin Cities

Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat senja. desain burung garuda yang mengepakkan sayap karya dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. (Istimewa)

Melalui konsep Twin Cities, Bambang menjelaskan kalau ASPI mengusulkan supaya Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan, sesuai dengan skenario nanti yang dipilihm salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto) dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.

"ASPI berharap pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota,”kata Bambang.

Ia mengapresiasi kepada ASPI atas masukannya sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke.

Ia menuturkan,ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk urun rembug secara aktif dalam pembangunan ibu kota bersama ini. “InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat,” kata dia.

 

Twin Cities Pertama di Dunia

Mengutip laman BBC, Senin, 14 Oktober 2024, di Inggris, istilah kota kembar dan kota-kota kecil paling sering dipakai untuk menggambarkan pengaturan resmi antara tempat-tempat yang erbeda. Sementara itu, sister cities atau kota-kota saudara umumnya digunakan untuk perjanjian yang dibuat oleh kota-kota kecil di Amerika Serikat.

Di daratan Eropa, orang-orang terkadang menyebutnya “kota kemitraan”, kota mitra dan kota-kota persahabatan. Banyak sekali perjanjian yang berlaku saat ini umumnya dibuat untuk mempromosikan hubungan budaya dan komersial, serta perdamaian ddengan konsep “kembaran” modern yang dimulai selama Perang Dunia Kedua.

Ada sekitar 2.000 twinning arrgement di Inggris dan sekitar 75 persen dilakukan dengan otoritas Prancis dan Jerman. Namun, hal itu untuk pengaturan resmi telah ditabur berabad-abad sebelumnya.

Apa saja kota kembar pertama di dunia?

Kota Paderborn di Jerman dan kota Le Mans di Prancis dapat mengklaim telah membentuk kemitraan kembar paling awal di dunia yakni pada 836 M. Hal ini setelah pemindahan relik Santo Liborius dari Le Mans ke Paderborn, tetapi pengaturan kembaran mereka tidak diakui resmi hingga 1967.

Pada 1920, setelah perang dunia pertama, kota Keighley di Yorkshire menjalin hubungan dengan kota kecil Poix-du-Nord di Prancis yang dilanda perang, dan membangun pusat komunitas yang disebut Keighley Hall.

Keighley yang banyak prajuritnya bertempur di kota itu dikatakan telah mengadopsi Poix-du-Nord, tetapi kedua komunitas itu tidak resmi bertukar piagam hingga 1986.

Salah satu perjanjian kembaran resmi pertama di dunia yang ditandatangani dan disegel menyangkut kota Toledo di Ohio, Amerika Serikat dan Toledo di Spanyil pada 1931.Keduanya mungkin terpisah sejauh 4.000 mil, tetapi selain memiliki nama sama, ikatan dua kota itu dapat kembali ditelusuri pada 1835 saat surat kabar Toldeo Blade diluncurkan di Ohio, yang terinspirasi dari pandai besi pedang terkenal di dunia dari Toledo di Spanyol.

 

 

Infografis Konsep Future Smart Forest City di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Konsep Future Smart Forest City di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya