Prabowo Target IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028, Apa Kesiapannya?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Dengan tujuan, IKN bisa mulai jadi ibu kota politik pada 2028.

Lewat anggaran Rp 48,8 triliun, Prabowo menugaskan Otorita IKN untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif, baik untuk kantor dan huniannya.

"Rp 48,8 triliun itu secara prinsip untuk membangun kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya. Pendukungnya itu adalah infrastruktur jalan, huniannya. Kalau kawasan legislatif dan yudikatif itu perkantorannya," jelas Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga kepada Liputan6.com, dikutip Selasa (18/2/2025).

Danis mengatakan, alokasi terbesarnya diperlukan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, semisal kantor DPR/MPR/DPD, ruang sidang paripurna, hingga Gedung Mahkamah Agung. Namun, ia belum bisa merinci anggaran terbesar bakal tersedot untuk apa. 

"Belum, itu masih secara keseluruhan. Jadi untuk perkantoran, hunian, infrastruktur pendukungnya, kawasan, utilitas, semuanya. Kalau sekarang yang sudah dibangun ini kan eksekutif semua," paparnya. 

Ia lantas menginformasi, porsi anggaran tersebut cukup untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Terlepas dari pembangunan gedung non pemerintahan yang nantinya akan jadi porsi swasta. 

"Insya Allah (cukup). Ibu kota politik itu harus lengkap, ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kita targetkan di 2028 sudah berfungsi semua keseluruhan," ujar Danis. 

Di sisi lain, Otorita IKN pun membuka tangan bagi keterlibatan swasta dalam proyek kompleks legislatif dan yudikatif di IKN. "Bisa saja (swasta ikutan masuk)," imbuhnya. 

Di sisi lain, Otorita IKN juga telah mengantongi sejumlah dana dari keterlibatan swasta dalam kelanjutan proyek IKN pada 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Otorita IKN memilki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses. 

"Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi," imbuh Basuki.

Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). "Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU," ia menambahkan.

Terdapat 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

RP 6,5 Triliun di Groundbreaking Ke-9

Lalu, Basuki juga melaporkan untuk groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan. "Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun," terangnya.

Adapun tahap peletakan batu pertama ke-9 di IKN rencananya bakal dimulai pada awal tahun ini, namun belum dimulai hingga kini.

Liputan6.com juga telah coba mengkonfirmasi soal itu kepada Otorita IKN, tapi belum menemui jawaban. 

Terakhir, Kepala Otorita IKN menyampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN. Sehingga berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka suara soal kabar mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

Basuki menegaskan, kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut dia, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. 

"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

"Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound," terang dia.

Selain lahan gratis, Basuki mengutarakan, pajak pelaku usaha juga akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di IKN. 

"Kalau ada yang berjiwa entrepreneur akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Kalau yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya)," kata Basuki dikutip dari Antara, beberapa waktu lalu. 

Dia menyampaikan, saat ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan berbagai layanan bagi pengunjung.

"Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko," ujar Basuki.

Dia menuturkan, lantai dasar Kemenko di IKN dimanfaatkan untuk arena publik yang menyediakan kafe, minimarket, restoran, dan fasilitas lainnya untuk mendukung aktivitas masyarakat.

"Jadi di lantai dasar Kemenko kita pakai untuk arena publik yang ada kafe, minimarket, restoran dan lain sebagainya," kata Basuki.

Dia menyebutkan. saat ini sebanyak 48 tenant sudah mulai masuk ke IKN, dan lebih banyak lagi pelaku usaha yang diharapkan untuk turut serta mengembangkan kawasan tersebut.

Basuki menyampaikan OIKN akan sangat menyambut baik jika ada pelaku usaha dengan jiwa entrepreneur yang tertarik untuk membuka usaha di IKN Nusantara.

Keringanan Pajak

Sebagai langkah awal, tenant di IKN akan diberikan keringanan pajak selama satu hingga dua tahun untuk mendorong mereka beroperasi dan meningkatkan daya tarik kawasan tersebut.

Basuki menuturkan, pemberian keringanan pajak bagi pelaku usaha yang membuka tenant di IKN, belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh salah satu pusat perbelanjaan di daerah itu yakni Balikpapan Superblock (BSB).

Dia menyoroti pengalaman dari Balikpapan Superblock, yang memberi kemudahan bagi pelaku usaha yang membuka tenant guna menarik mereka mengisi tempat di pusat perbelanjaan tersebut.

"Supaya orang bisa masuk. Saya belajar dari Superblock di Balikpapan. Ternyata Superblock Balikpapan pada saat minta tenant seperti Starbucks, itu dibayar Starbucks supaya dia mau masuk mengisi di Superblock Balikpapan," ucapnya.