Persiapan Jokowi Jelang Pensiun Sebagai Presiden, Bakal Jadi Penasihat Prabowo?

Nelayan Beli BBM Subsidi Wajib Pakai QR Code, KKP: Cegah Kecurangan

KKP terus berkomitmen untuk dapat terus memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

oleh Arief diperbarui 16 Okt 2024, 20:45 WIB

Diterbitkan 16 Okt 2024, 20:45 WIB

Pembatasan Solar Subsidi Untuk Nelayan Dibatalkan

Sejumlah kapal bersandar untuk mengisi BBM jenis solar di Pelabuhan Ikan Muara Baru, Jakarta, Rabu (10/9/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Nelayan perlu menunjukkan QR Code dalam pembelian BBM Bersubsidi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai digitalisasi ini sebagai salah satu cara mencegah kecurangan.

Guna memperluas pemahaman nelayan soal wajib QR Code dalam membeli BBM Subsidi, KKP melakukan sosialisasi seiring dengan peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah.

“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujar Latif dalam keterangannya, Rabu (/10/2024).

Latif menerangkan KKP terus berkomitmen untuk dapat terus memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

“Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi, untuk memaksimalkannya kita bangun SPBUN. Salah satunya di Pemalang, Jawa Tengah,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Minggu (13/10/2024).

Adanya SPBUN tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, khususnya BBM bersubsidi di wilayah kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.

5,5 Juta Kendaraan Terdaftar QR Code Pertamina

Nantinya, SPBU Terapung hanya melayani penjualan solar untuk nelayan dengan sistem kartu, sehingga penjualan BBM bisa dibatasi untuk nelayan atau pemilik kapal di bawah 25 Gross Tonnage (GT). (merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya diberitakan, PT Pertamina Patra Niaga mencatat, hingga 1 Oktober 2024, jumlah pendaftar yang telah memiliki QR Code untuk membeli BBM Pertalite menyentuh angka 5.515.878 atau 5,5 juta kendaraan.

Adapun QR Code ini jadi upaya untuk mewujudkan program BBM subsidi tepat sasaran. Sehingga 1 kendaraan hanya memiliki 1 QR Code sesuai dengan dokumen STNK yang dimiliki oleh setiap kendaraan.

Setelah menembus 5,5 juta kendaraan yang memiliki QR Pertalite, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya pengguna Pertalite agar mendaftarkan kendaraan-nya dan mendapatkan QR code.

"Kami terus gencarkan sosialisasi dan pendaftaran QR Code ini. Bagi yang sudah punya QR Code kami ingatkan agar agar senantiasa dibawa saat melakukan pengisian, bisa dicetak di simpan di dompet atau di simpan fotonya di handphone," ujar dia Rabu (2/10/2024).

Transparan

"Yang terpenting kembali kami himbau agar QR code ini dijaga kerahasiaannya. Untuk menghindari disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," Heppy menambahkan.

Heppy menyampaikan, QR code yang digunakan tersebut digunakan oleh Pertamina Patra Niaga untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan. Mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.

Sehingga Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM subsidi yang dimandatkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Lanjutkan Membaca ↓