Ada Badan Gizi Nasional, Bapanas Tegaskan Fokus Salurkan Bantuan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan tidak akan ada tumpang tindih antara Bapanas dan Badan Gizi Nasional. Hal ini seiring dua lembaga itu memiliki fokus berbeda.

Demikian disampaikan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, Kamis, 17 Oktober 2024.

"Enggak, tidak tumpang tindih karena badan gizi nasional itu fokus memberi makan siang gratis kalau badan pangan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat," ujar Sarwo, dikutip Jumat (18/10/2024).

Untuk Badan Gizi Nasional bertugas koordinasikan program makan siang bergizi gratis, sementara Badan Pangan Nasional berperan dalam distribusi dan pengelolaan pangan secara umum, termasuk program bantuan pangan kepada masyarakat.

Sarwo juga menuturkan, Badan Gizi Nasional akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan untuk menyiapkan bahan baku makanan bergizi yang diperlukan. BUMN itu akan melibatkan para peternak dan masyarakat dalam proses penyediaan bahan makanan, sehingga program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan lancar.

"Kaitan dengan Badan Pangan Nasional tentunya nanti ada mungkin ada keterkaitan langsung mungkin dengan BUMN pangan untuk menyiapkan bahan bakunya tentunya bekerja sama dengan para peternak dan masyarakat," ujar dia. 

Ia menambahkan, saat ini Bapanas menjalankan program bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh provinsi Indonesia. Selain itu, Bapanas juga memberikan bantuan khusus untuk penanganan stunting kepada 1,4 juta keluarga di tujuh provinsi.

"Jadi kita memberikan bantuan pangan pada beras 10 kg kepada 22 juta KPM, dan bantuan stunting kepada 1,4 juta keluarga di tujuh povinsi. Kalau bantuan beras itu di seluruh provinsi," ujar dia. 

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya,Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program makan bergizi gratis. Program ini merupakan salah satu program unggulan yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Untuk mendukung keberhasilan program itu, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional ini akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyediaan makanan bergizi yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah dan lembaga sosial lainnya. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak usia sekolah yang masih membutuhkan asupan gizi yang optimal.

Selain Badan Gizi Nasional, pemerintah juga memiliki Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertugas mengatur dan mengelola ketersediaan pangan di seluruh Indonesia. Banyak pihak sempat khawatir dengan adanya dua lembaga ini akan terjadi tumpang tindih dalam penugasan, terutama dalam hal penyediaan bahan pangan.

Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didorong mencari orang tepat dan mumpuni untuk menjadi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pasalnya, selama ini Bapanas dinilai masih gagal dalam mengurus beras di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ekonom Ferry Latuhihin menanggapi rentetan masalah terkait komoditas beras di Indonesia. Teranyar Bank Dunia membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras Indonesia tertinggi di ASEAN namun kesejahteraan petaninya sangat jeblok.

“Sosok yang mumpuni lah (sebagai Kepala Bapanas). Harus sosok profesional,” tegas Ferry, Jumat (27/9/2024).

Ferry tak menampik masalah terbesar dari mahalnya harga beras saat ini lantaran kegagalan untuk membuat Indonesia terbebas dari jeratan impor. Karena jeratan impor itu, kata Ferry, membuat importir dengan leluasa menentukan harga beras di Indonesia.

“Importir yang menentukan harganya. Makanya jadi mahal. Kedua, supply beras dalam negeri juga dikuasai pemain dan tengkulak besar. Ini masalah institusional yang harus dibenahi oleh pemerintah baru nanti,” pungkasnya.

Harga Beras Indonesia Tertinggi di ASEAN

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan harga beras di Indonesia yang dinilai mahal didorong harga beras impor yang dihitung dengan skema "free on board" atau FOB.

Jokowi menyampaikan hal itu merespons terkait anggapan harga beras di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan harga beras di negara-negara anggota ASEAN.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa kira-kira 530 sampai 600 US dollar ditambah cost freight kira kira 40 US (dollar) coba dihitung berapa. Kalau mau membandingkan itu harusnya itu di konsumen. Itu akan kelihatan," tutur Jokowi, usai meninjau Gudang Bulog Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis, (26/9/2024) seperti dikutip dari Antara.

Jokowi menuturkan, harga beras impor dengan skema FOB itu sudah terbilang mahal, yaitu USD 530-600 per ton atau sekitar Rp8 juta-Rp9 juta per ton. Lalu, ada juga biaya pengiriman barang melalui laut atau "cost freight" yang harus dibayar Indonesia sebagai pengimpor beras, yakni sebesar USD 40 per ton atau sekitar Rp600 ribu per ton.

Dari paparan tersebut, dapat dikalkulasikan harga beras impor menjadi Rp8,6 juta sampai Rp9,6 juta per ton atau sekitar Rp8.600 sampai Rp9.600 per kg. Sementara itu berbicara tentang pendapatan petani yang dianggap rendah oleh Bank Dunia, Jokowi menekankan harga jual petani dipengaruhi oleh harga beras atau gabah kering panen, jika tidak ada distorsi di lapangan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjaga agar harga gabah kering panen di tingkat petani pada level Rp6.000 per kg, agar petani tetap mendapat untung dan di sisi lain harga beras di tingkat konsumen masih terkendali. "Cek di petani harga gabah berapa. Dulu Rp4.200 (per kg) sekarang Rp6.000 (per kg). Itu gabah ya bukan beras, dari situ kelihatan NTP juga dicek di lapangan," ujar dia.