Bos BCA Pede Menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Majukan Perbankan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja meyakini Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan sangat mendukung sektor perbankan.

"Artinya, pemerintahan baru akan men-support perbankan, yakin dan haqqul yaqin," kata Jahja dalam konferensi pers Kinerja Bank BCA Kuartal III-2024, Rabu (23/10/2024).

Optimisme itu muncul, lantaran Menteri Keuangan kembali diisi oleh Sri Mulyani Indrawati yang dinilai memiliki integritas yang tinggi dalam mengelola keuangan negara.

Selain itu, Menteri Keuangan di era kabinet Presiden Prabowo juga dibantu oleh tiga Wakil Menteri Keuangan, di antaranya Suahasil Nazara yang sebelumnya pernah menjadi Wamenkeu. Kemudian, ada Anggito Abimanyu yang memiliki pengalaman di bidang keuangan yang cukup lama, dan terakhir ada Thomas Djiwandono, yang diyakini mampu mengelola perenomian utamanya di sektor keuangan perbankan.

"Dari segi menteri, terutama bidang keuangan, itu dipertahankan misalnya Ibu Sri Mulyani, di situ ada wamennya Pak Suahasil yang memang sudah menjadi wamen, kemudian ada Pak Anggito yang juga orang Departemen Keuangan yang cukup lama, Mas Tommy dengan yakin punya kemampuan untuk mengelola dari segi perekonomian," ujar dia.

Menurut Jahja, jajaran Menteri di sektor ekonomi dalam kabinet Merah Putih diisi oleh orang-orang yang memang sudah lama berkecimpung di dunia perekonomian. Alhasil hal itu akan menimbulkan sentimen positif terhadap investor asing.

"Jadi, ini suatu hal yang sangat positif di kacamata investor asing. Kenapa? Karena kalau orang asing melihat nama-nama baru yang asing sama sekali, nomor satu jual, nah itu pun namanya saham itu jual dulu. Nanti kalau dilihat kebijakan yang bagus, kinerja yang bagus, baru mereka beli lagi," ujarnya.

Jahja menegaskan, tidak ada salahnya mempertahankan Menteri yang lama jika kinerjanya bagus, apalagi sebelumnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 persen.

"Selama orang-orang yang sudah memberikan performa yang bagus selama ini dan dipercaya  mempertahankan GDP growth kita yang lalu pada masa susah, sampai dengan 5 persen dan inflasi juga terkendali," ujar dia.

"Nah, saya rasa dengan tim yang baru, ini cukup membuat keyakinan dan kemantapan dari para investor untuk tidak sembarangan take action dalam hal adanya pemerintahan baru," Jahja menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto  telah dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024. Malamnya, Prabowo langsung mengumumkan jajaran menteri dalam kabinet yang disusunnya. 

Pada Senin 21 Oktober 2024 pagi, Prabowo Subianto langsung melantikmenteri dan dilanjutkan wakil menteri pada sore hari. Dalam Kabinet Merah Putih yang disusunm Prabowo mempercayakan tim ekonomi kepada para veteran berpengalaman alias tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah menjabat sebagai menteri juga.

Prabowo mengangkat kembali Sri Mulyani Indrawati dan Luhut Binsar Panjaitan untuk posisi-posisi kunci guna memastikan kesinambungan kebijakan serta kredibilitas di tengah kondisi global yang semakin sulit. 

Sri Mulyani dilantik sebagai Menteri Keuangan pada hari Senin 21 Oktober 2024 Prabowo juga menunjuk Luhut Panjaitan untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional, sebuah think tank tingkat tinggi yang akan memberi nasihat kepada pemerintahan baru tentang cara mempercepat pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

Dikutip melalui yahoofinance, Rabu (23/10/2024), kembalinya dua tokoh penting yang sebelumnya juga menjabat menteri di Kabinet Joko Widodo menunjukkan bahwa Prabowo Subianto fokus pada stabilitas, meski ia sedang merumuskan jalannya sendiri untuk mencapai target pertumbuhan 8% selama masa jabatannya lima tahun mendatang.

"Prabowo tampaknya ingin langsung bergerak cepat dan tidak ingin terlalu banyak bereksperimen," kata ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto. 

"Stabilitas penting baginya, begitu juga dengan pertumbuhan yang lebih cepat." imbuhnya

Pengangkatan kembali Sri Mulyani, yang telah melayani dua presiden lainnya dalam 20 tahun terakhir, dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia, terutama dalam menghadapi rencana pengeluaran ambisius Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis senilai hampir USD 30 miliar atau Rp 468,4 triliun untuk anak-anak sekolah.

Selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era Jokowi, ia secara konsisten menjaga defisit anggaran dalam batas hukum sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), yang membantu meningkatkan peringkat kredit investasi Indonesia.

Luhut Panjaitan juga bukan sosok asing bagi investor internasional. Ia menjadi andalan Jokowi untuk segala urusan mulai dari mineral hingga kebijakan pariwisata selama satu dekade terakhir.

Dalam perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelumnya, ia menjadi penggerak utama di balik upaya hilirisasi Indonesia.

Perannya yang baru diperkirakan akan membantu mendorong terobosan-terobosan baru dan menangkal risiko eksternal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, ujar Gunarto.

Kabinet Merah Putih Prabowo yang beranggotakan 109 orang, merujuk pada warna bendera nasional, adalah yang terbesar sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998.

Kabinet ini dipenuhi oleh sekutu terdekatnya, dan sekitar sepertiga pos kabinet diisi oleh pejabat yang menjabat di pemerintahan sebelumnya, karena Prabowo ingin mengonsolidasikan kekuasaannya atas elit politik dan pemerintahan Indonesia.

Prabowo memperluas pemerintahannya dengan memecah beberapa kementerian dan membentuk kementerian koordinator baru. Ini termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya akan mengawasi program makan gratis serta proyek perumahan andalan Prabowo.

Pemerintah berencana mengembangkan lahan pertanian di provinsi paling timur, Papua, untuk mengimbangi produksi yang menyusut di wilayah Jawa dan meningkatkan swasembada pangan, yang ingin dicapai Prabowo dalam lima tahun, kata Hasan pada hari Senin.

Presiden membubarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan sebagai gantinya membentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dipimpin oleh mantan Menteri Investasi Rosan Roeslani, lembaga baru ini akan fokus pada perluasan hilirisasi komoditas di luar mineral kritis, seperti produk pertanian dan perikanan.

Meskipun beberapa pemisahan kementerian dimaksudkan untuk fokus pada isu-isu prioritas, ada kekhawatiran bahwa kabinet yang diperbesar dapat menambah birokrasi, mendorong politik patronase, dan meningkatkan pengeluaran untuk gaji pegawai negeri.

“Meski ini mungkin membantu kesinambungan ekonomi yang disebutkan sebelumnya, serta mendapatkan dukungan dari partai politik besar, ukuran kabinet yang besar telah menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi pelaksanaan kebijakan,” kata Jeemin Bang, ekonom asosiasi di Moody's Analytics.

“Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, atau yang ingin masuk ke Indonesia, mungkin akan khawatir dengan peningkatan birokrasi yang muncul dari struktur pemerintahan yang lebih kompleks,” tambah Bang.

Penunjukan kunci lainnya yang mengawasi ekonomi lebih dari USD 1 triliun termasuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian. Mereka semua adalah bagian dari kabinet Widodo.