Program 3 Juta Rumah Prabowo Bakal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Program pembangunan 3 juta rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian investasi asing. Beberapa investor dari kawasan Arab di Teluk Persia dan China menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pendanaan program ini.

Negosiasi dengan Negara Mitra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan juga adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan telah negosiasi dengan beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan China, untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Saya baru saja bertemu dengan Menteri Toleransi dari UEA dan penguasa Qatar serta China yang menunjukkan ketertarikan untuk mendanai proyek perumahan ini," dalam sebuah acara di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Dampak Ekonomi dari Investasi

Hashim percaya investasi dari ketiga negara tersebut akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rencana besar program ini, terdapat target untuk membangun 1 juta hunian vertikal di perkotaan dan 2 juta rumah tapak di pedesaan.

"Ada tiga penyandang dana yang siap membiayai program perumahan ini. Investasi ini akan menjadi aliran dana yang signifikan untuk sektor perumahan dan akan merangsang perekonomian," ujar dia.

Ia memperkirakan, program ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,5 persen.

Perumahan sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi

"Dari sektor perumahan, kami sudah menghitung potensi pertumbuhan mencapai 1,1 hingga 1,5 persen. Perumahan menyumbang sekitar 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita," kata Hashim.

Dengan prospek yang menjanjikan, sektor perumahan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih jauh.

Target Pertumbuhan Ekonomi 

Optimisme Hashim terhadap pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Ia menyatakan, target pertumbuhan yang ditetapkan oleh Prabowo sebesar 8 persen adalah angka minimum. "Kami sebenarnya menginginkan pertumbuhan mencapai 10 persen," tegasnya.

Dengan dukungan investasi asing dan rencana pembangunan yang terstruktur, program 3 juta rumah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Program Pembangunan 3 Juta Rumah: Kolaborasi untuk Kesejahteraan Bersama

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan rencana ambisius untuk pembangunan 3 juta rumah kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam konsep yang diusulkannya, Maruarar menekankan pentingnya kolaborasi atau gotong royong dalam mewujudkan proyek ini.

Dengan pengalaman selama lima tahun di dunia usaha, Maruarar berkomitmen untuk memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki. "Saat ini, negara memanggil saya untuk berkontribusi. Saya telah menghubungi rekan-rekan pengusaha yang bersedia memberikan dukungan," ungkapnya saat konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Strategi Pembangunan Berbasis CSR

Dalam rencana ini, Maruarar menyarankan agar tanah yang diperlukan untuk pembangunan dapat disediakan oleh negara. Ia juga menyoroti peran penting pengusaha dalam proyek ini, di mana mereka dapat berkontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). "Kita perlu berpikir kreatif, namun tetap dalam kerangka hukum yang ada," tambahnya.

Mendorong Partisipasi Aktif Pengusaha

Partisipasi aktif dari pengusaha diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan rumah yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.

Transparansi dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah

Keberhasilan program pembangunan 3 juta rumah sangat bergantung pada transparansi. Dengan adanya transparansi, diharapkan kepercayaan publik terhadap inisiatif ini akan meningkat. Maruarar Sirait, salah satu tokoh yang terlibat, menekankan pentingnya hal ini dalam memastikan program berjalan dengan baik.

Diskusi dengan Menteri Keuangan

Maruarar berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Tujuannya adalah untuk membahas insentif bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) agar mereka dapat memiliki hunian yang layak. "Kami perlu mempertimbangkan pajak yang dikenakan kepada masyarakat kelas bawah dan rakyat kecil," ujar dia.

Hal ini menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Insentif untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah

Saat ini, Maruarar belum dapat memastikan bentuk insentif yang akan diberikan. Apakah akan berupa keringanan pajak atau bentuk lainnya masih dalam tahap pembahasan."Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia," tutur dia.

Pernyataan ini mencerminkan dedikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perumahan yang lebih inklusif.