Sekjen OECD: Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Dukung Indonesia Masuk OECD

Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam proses aksesi OECD. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara efisien dengan kerja sama erat antara Indonesia dan OECD.

oleh Arthur Gideon diperbarui 28 Nov 2024, 19:20 WIB
Diterbitkan 28 Nov 2024, 19:20 WIB
Prabowo Terima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana
Sekjen Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 28 November 2024. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11/2024). Pertemuan ini membahas soal proses aksesi Indonesia masuk menjadi anggota OECD.

Usai pertemuan tersebut, Mathias Cormann mengatakan bahwa dukungan internasional terhadap aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD semakin menguat. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara tegas menyatakan dukungan mereka dalam pembicaraan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pekan lalu.

"Ada dukungan yang sangat kuat untuk aksesi Indonesia dari seluruh anggota OECD. Bahkan pekan lalu, Presiden Biden dan Perdana Menteri Inggris secara tegas menyatakan dukungan mereka dalam pembicaraan bilateral dengan Presiden Prabowo," katanya dikutip dari Antara, Kamis (28/11/2024).

Dukungan ini merupakan pengakuan global terhadap komitmen Indonesia untuk mengadopsi standar internasional dan praktik terbaik OECD dalam penguatan sektor ekonomi dan pembangunan.

Dalam pertemuan itu, kata Cormann, Presiden Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam proses aksesi OECD. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara efisien dengan kerja sama erat antara Indonesia dan OECD.

"Kami sangat menantikan kerja sama yang erat dengan tim Presiden Prabowo untuk memastikan proses ini berjalan secara efisien dan efektif," ujarnya.

Indonesia kini tengah dalam proses aksesi OECD bersama Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.

Saat ini, Indonesia melakukan penilaian mandiri kebijakan dan regulasi nasional untuk disampaikan dalam Initial Memorandum. Berbagai reformasi lintas sektor terus dilakukan oleh kementerian terkait guna menyesuaikan dengan standar OECD.

Prabowo Terima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana

Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Perdana di Istana Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11/2024). Pertemuan ini membahas soal proses aksesi Indonesia masuk menjadi anggota OECD.

"Ini bagian dari proses aksesi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pertemuan ini juga untuk menyampaikan laporan ekonomi OECD. Airlangga mengaku optimisme target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen dapat tercapai pada tahun 2025.

"Kemarin kan ada economic report OECD. Hasilnya baik dan optimis tahun depan target 5,2 persen sesuai APBN bisa dicapai," ujarnya.

Seperti diketahui, Indonesia saat ini menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.

Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.

Sesuaikan Standar OECD

Sebelumnya, Menko Airlangga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.

Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya