Tak Cuma Lingkungan, Kerusakan Lahan Pesisir Ancam Mata Pencaharian Nelayan

Liputan6.com, Jakarta Lahan basah memegang peranan vital bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Selain sebagai habitat bagi jutaan spesies flora dan fauna, lahan tempat bertemunya air dengan tanah ini menjadi pelindung pantai dan daratan, sumber dan pemurni air.

Lahan basah juga berfungsi sebagai penyimpan karbon terbesar dalam menjaga ekosistem dari kerusakan. Berkat peran krusial lahan basah, setiap 2 Februari diperingati sebagai Hari Lahan Basah Sedunia (World Wetlands Day), sebagai sarana untuk mengadvokasikan pelestarian lahan basah.

Namun tragisnya, lahan basah justru menjadi ekosistem yang paling rawan di bumi. Menyadari ancaman ini, Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina menanam hampir seratus ribu bibit mangrove sepanjang 2024 sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan konservasi pesisir pantai.

Manager Communication, Relations & CID Regional Jawa, Pinto Budi Bowo Laksono menyoroti tingginya tingkat degradasi lahan basah dan dampaknya bagi ekosistem serta masyarakat.

"Kerusakan lahan basah tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat pesisir, termasuk nelayan yang bergantung pada ekosistem ini," jelas Pinto.

Regional Jawa berkontribusi positif melalui penanaman 93.212 bibit mangrove di lahan pesisir di sekitar wilayah operasinya. Pada 2024, PHE OSES, salah satu perusahaan di bawah pengelolaan Regional Jawa, menanam 67.500 bibit mangrove di sejumlah pesisir pantai di Kepulauan Seribu, Desa Pulo Panjang, Bangka Belitung, dan Labuhan Maringgai, Lampung Timut.

Di pesisir utara Pulau Jawa, Pertamina EP area Jawa bagian barat turut budidayakan 18.212 bibit mangrove di Desa Tambaksari, Kabupaten Subang, serta Desa Jadimulya, Desa Klayan, dan sepanjang pesisir pantai Kabupaten Cirebon. PHE ONWJ pun turut berpartisipasi dengan menghijaukan pesisir Kepulauan Seribu, Cirebon, dan Karawang dengan 7.500 bibit mangrove.

Program penghijauan ini membawa dampak positif yang signifikan, dengan estimasi pengurangan karbon sebesar 410,14 ton CO2ek. “Ini merupakan wujud nyata komitmen Perusahaan untuk berkontribusi pada aksi mitigasi perubahan iklim jangka panjang,” imbuh Pinto.

Program penanaman mangrove juga melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahap pelaksanaannya. Melalui pendekatan kolaboratif, Regional Jawa memberdayakan komunitas setempat untuk turut serta dalam proses penanaman, perawatan, hingga pengembangan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Iskandar, salah satu anggota Sentra Penyuluh Kehutanan dan Pedesaan (SPKP) Bintang Laut Pulau Kelapa sekaligus pembudidaya mangrove dan mitra Binaan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, mengaku antusias ikut serta dalam kegiatan penanaman yang dilakukan Regional Jawa. “Kami aktif turun ke daerah perairan untuk penanaman mangrove,” ujar Iskandar.

Melalui sinergi penanaman mangrove dan pemberdayaan masyarakat, Regional Jawa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan ekosistem lahan basah di daerah pesisir. Upaya ini tak hanya mendukung mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memberi manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Adanya kasus pagar laut menyingkap kenyataan bahwa adanya kejahatan luar biasa di sektor kelautan. Adanya kasus pagar laut yang tidak hanya di Tangerang dan bekasi ini memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah ke sektor kelautan sangat minim. 

Untuk itu, Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) berharap adanya Dewan Kelautan Nasional (DKN) sebagaimana adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dengan adanya dewan pengawas ini maka kasus-kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi, pengkavlingan laut di Sidoarjo, pengrusakan mangrove di Pulau Biawak dan Pulau Pari bisa diminimalisir. 

Ketua Umum KPPMPI Hendra Wiguna menyampaikan, adanya kejahatan luar biasa di sektor kelautan ini dikarenanya minimnya perlindungan terhadap wilayah laut.

“Dahulu ada Dewan Kelautan Indonesia (DKI), ada Dewan Maritim Indonesia (DIM), bahkan ada Menko Kemaritiman. Saat ini, lembaga atau kementerian tersebut tidak ada. Seolah terasa ada yang kurang, bagi kita sebagai negara kepulauan, yang luas wilayah lautnya lebih luas ketimbang daratnya.” Terang Hendra dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

Rekomendasi dan Masukan

KPPMPI berharap adanya DKN yang nantinya bisa diperankan untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada Presiden terkait kebijakan strategis di sektor kelautan. Sekaligus membantu Presiden dalam melaksanakan Asta Cita ke 2, terutama kaitanya dengan menjadikan laut sebagai kekuatan keamana negara dan sumber pangan bangsa.

“Kalau DKN ini terbentuk, maka tugas pertamanya adalah mengecek seluruh wilayah laut. Jangan-jangan banyak yang sudah di kasih sertifikat ilegal, ataupun juga pulau-pulau kecil dan terdepan bisa jadi sudah di rusak ekosistemnya dengan ilegal juga.” Tegas Hendra

Selanjutnya, DKN dapat menjalankan fungsi lainnya untuk mendukung kerja-kerja Presiden. Kata Hendra, Indeks Kesehatan Laut atau Ocean Health Index (OHI) Indonesia saat ini berada pada peringkat 189 dari 220 negara. Skor Indeks Kesehatan Laut Indonesia secara keseluruhan adalah 61 dari 100, lebih rendah dibandingkan skor rata-rata global yang sebesar 69.

“Perlu upaya segera pemulihan ekosistem laut dan pesisir kita, maka peranan DKN ini bisa ada disana. Tentunya DKN ini perlu di isi oleh sumber daya manusia terbaik di bidang kelautan dan berjiwa NKRI. Syukur-syukur memiliki nilai-nilai Ocean Leadership, sehingga akan muda perjalanan kita dalam memulihkan laut untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.”Ujar Hendra