Indonesia Swasembada Pangan 2027, Yakin Bisa?

Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, pada 2027

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 07 Feb 2025, 20:00 WIB
Diterbitkan 07 Feb 2025, 20:00 WIB
Stok Beras Bulog Masih Jauh dari Target Pemerintah
Aktivitas petani saat menjemur padi di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (15/12/2022). Total ketersediaan stok beras Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) meliputi stok cadangan beras pemerintah (CBP) 295.337 ton atau sebesar 59,76 persen dan stok komersil sebanyak 198.965 ton atau 40,24 persen. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Keyakinan swasembada pangan ini didukung oleh luasnya sumber daya lahan pertanian yang tersedia di Indonesia.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki sekitar 191,09 juta hektare (ha) lahan pertanian.

Dari jumlah tersebut, 9,44 juta ha merupakan lahan basah non-rawa, sementara lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.

Sarwo Edhy menyebutkan bahwa sekitar 12,23 juta ha dari lahan rawa berpotensi dioptimalkan sebagai lahan pertanian produktif.

Ia menekankan bahwa jika 1 juta ha saja dapat dikelola dengan baik, maka peningkatan produksi pangan akan sangat signifikan.

Lebih lanjut, apabila optimalisasi mencapai 3 juta ha, maka Indonesia diprediksi mampu memenuhi kebutuhan pangan hingga 500 juta penduduk.

“Menjadi lumbung pangan dunia bukan sekadar mimpi. Jika kita mampu memaksimalkan lahan yang ada, swasembada pangan bukan hal yang mustahil,” ujar Sarwo Edhy, dikutip dari ANTARA, Jumat (7/2/2025).

Pemanfaatan Teknologi dan Ekstensifikasi Pertanian

Selain lahan rawa, Indonesia juga memiliki 144 juta ha lahan kering yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan.

Menurut Sarwo Edhy, peluang mencapai swasembada pangan 2027 semakin besar jika teknologi pertanian canggih diterapkan, seperti desalinasi air laut menjadi air tawar untuk irigasi, sebagaimana yang telah dilakukan di negara-negara seperti Arab Saudi dan Ethiopia.

Untuk meningkatkan produksi padi, berbagai langkah strategis perlu diterapkan, termasuk peningkatan indeks pertanaman (IP) dari IP100 ke IP200, serta dari IP200 ke IP300.

Selain itu, pemberian benih unggul kepada petani juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Langkah lain yang dapat diambil adalah memperluas lahan tanam melalui ekstensifikasi serta mencetak sawah baru. Selain itu, efisiensi distribusi dan pengurangan kehilangan hasil panen juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

 

Dukungan Pemerintah dalam Infrastruktur Pertanian

Pertanian di Kabupaten Ngawi
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Jatim), menjadi daerah penghasil beras terbesar se-Indonesia, sejak tahun 2021-2023. Indeks Pertanian (IP) Ngawi mencapai 2,8 dan tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, produksi gabah kering giling (GKG) di Ngawi mencapai 771.251 ton, dengan luasan area panen padi sekitar 124.923 hektare (ha).... Selengkapnya

Direktur Irigasi Pertanian dari Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Dhani Gartina, menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program strategis.

Program tersebut meliputi penguatan irigasi, pompanisasi, serta pemanfaatan teknologi modern dalam sistem pertanian.

“Kami yakin bahwa dengan optimalisasi lahan, peningkatan sistem irigasi, serta penerapan teknologi pertanian, swasembada pangan dapat terwujud dalam waktu dekat,” ujar Dhani Gartina.

Pelajaran dari Keberhasilan Swasembada Pangan 1984

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Mulyono Machmur, menyoroti kesuksesan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan pada tahun 1984.

Keberhasilan tersebut, menurutnya, didukung oleh sistem Catur Sarana, yang terdiri dari lembaga permodalan BRI unit desa, kios sarana produksi, penyuluh pertanian, serta Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai offtaker hasil pertanian.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, dari tingkat gubernur hingga kepala desa, dalam menggerakkan ekosistem pertanian. Menurutnya, keterlibatan aktif petani dalam program-program pemerintah menjadi faktor kunci dalam mencapai swasembada pangan.

“Kombinasi antara mobilisasi pemerintah dan partisipasi petani menjadi kunci keberhasilan swasembada beras di masa lalu,” jelas Mulyono.

 

Efisiensi Penyaluran Subsidi untuk Petani

harga beras di tingkat penggilingan
Petani merontokkan padi jenis baligo di sawahnya kawasan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/04/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)... Selengkapnya

HKTI juga mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi bagi petani agar bantuan dari pemerintah dapat tersalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Usulan ini telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Penyederhanaan distribusi subsidi ini akan memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan, tanpa birokrasi yang berbelit,” tambah Mulyono.

Dengan berbagai strategi yang diterapkan, termasuk optimalisasi lahan, penerapan teknologi pertanian, serta efisiensi distribusi subsidi, Indonesia semakin optimistis dalam mewujudkan swasembada pangan pada 2027 dan menjadi salah satu lumbung pangan dunia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya