Menteri PU Tepis Rumahkan Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis isu merumahkan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) imbas efisiensi anggaran 2025. Seperti diketahui, Kementerian PU terkena pemangkasan jumbo mencapai Rp 81,38 triliun.

Dody menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Para petugas hanya menunggu perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah anggaran tersedia.

"Petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Tanpa mereka, swasembada pangan bisa terganggu," kata Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

Menurut dia, kehadiran petugas OP jadi bagian tak terpisahkan dalam mencapai swasembada pangan, khususnya untuk keberlanjutan irigasi. "Kementerian PU terus mengupayakan agar para petugas OP dapat kembali bekerja seiring dengan ketersediaan anggaran," imbuhnya.

Adapun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU diusulkan menerima anggaran Rp 10,7 triliun. Termasuk untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

"Saat ini, pemeliharaan rutin tetap berjalan secara terbatas, sementara pemeliharaan berkala menunggu eksekusi anggaran dari Kementerian Keuangan," terang Dody.

Kebijakan efisiensi anggaran juga turut menimpa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan pembangunan proyek ibu kota baru belum ada kelanjutan lantaran anggaran IKN kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua," ujar Dody beberapa waktu lalu.

Dody pun berkelakar, anggaran IKN dipakai untuk membeli makan siang. "Progresnya buat beli makan siang pak Menteri, itu progresnya," ungkapnya sembari tertawa kecil.

Pasca pemblokiran, Kementerian PU bakal menghadap Sri Mulyani agar alokasi anggaran pembangunan IKN bisa cair kembali.

"Setelah itu, saya berdasarkan persetujuan menghadap lagi ke Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan, sudah disetujui ya. Tolong dibuka anggaran kami," ungkapnya seraya memeragakan.

Saat ditanya apakah dirinya bakal menyambangi IKN dalam waktu dekat, Dody lebih memilih mengurusi anggarannya terlebih dulu. "Belum lah, kita urusin anggaran dulu," ucapnya singkat.

Adapun secara skenario, dijadwalkan akan ada 5 proyek baru di IKN yang bakal melaksanakan proses peletakan batu pertama alias groundbeaking pada awal 2025 ini.

Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara. Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

"Kami kan bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut," ujar Riyatno di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.