Cara Hitung THR Masa Kerja Kurang dari Setahun

Liputan6.com, Jakarta Bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari setahun, tetap berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, perhitungannya berbeda dengan karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun penuh.

THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja, dengan rumus:

• (Masa Kerja/12 bulan) x Gaji Bulanan. Misalnya, karyawan yang telah bekerja 6 bulan dengan gaji Rp 5.000.000 akan menerima THR sebesar Rp 2.500.000.

Perhitungan masa kerja biasanya dibulatkan ke bawah atau ke atas sesuai kebijakan perusahaan.

Gaji bulanan yang digunakan dalam perhitungan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan tunjangan tidak tetap seperti lembur atau bonus tidak diikutsertakan.

Perusahaan Wajib Berikan THR

Perusahaan wajib memberikan THR sesuai peraturan, dan akan dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan yang berlaku..

Memahami aturan dan cara mengelola Tunjangan Hari Raya penting agar manfaatnya maksimal. Selalu pantau informasi terbaru dari perusahaan terkait pembayaran THR, karena peraturan dapat berubah sewaktu-waktu.

Perhitungan THR untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan dilakukan secara proporsional. Semakin lama masa kerja, semakin besar THR yang diterima.

Rumus yang digunakan adalah:

• (Masa Kerja / 12 bulan) x Gaji Bulanan.
• Masa kerja dihitung berdasarkan jumlah bulan yang telah dikerjakan, dan perusahaan biasanya akan membulatkan ke bawah atau ke atas sesuai kebijakan internal.
• Gaji bulanan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Contohnya, karyawan yang telah bekerja selama 6 bulan dengan gaji bulanan Rp 5.000.000, maka perhitungan THR-nya adalah: (6 bulan / 12 bulan) x Rp 5.000.000 = Rp 2.500.000. Karyawan tersebut akan menerima THR sebesar Rp 2.500.000. Perlu diingat, setiap perusahaan mungkin memiliki kebijakan yang sedikit berbeda, jadi selalu cek kebijakan perusahaan Anda.

Jika ada keraguan atau ketidakjelasan mengenai perhitungan THR, konsultasikan dengan bagian HRD atau departemen terkait di perusahaan Anda. Pastikan Anda memahami hak Anda sebagai pekerja dan pastikan perusahaan menaati peraturan yang berlaku.

Pemberian THR merupakan hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai peraturan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Selalu pantau informasi terbaru dari perusahaan dan instansi terkait mengenai peraturan dan jadwal pembayaran THR. Peraturan ini dapat berubah, jadi selalu periksa peraturan terbaru yang berlaku.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pemberian THR, termasuk UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga memberikan panduan teknis dan menegaskan kewajiban pemberian THR secara penuh tanpa cicilan.

Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, sanksi yang diberikan bisa berupa denda administratif hingga sanksi pidana. Besaran denda administratif dapat mencapai 5% dari total THR yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi.