Urai Kepadatan Mudik Lebaran, PNS Mulai WFA 24 Maret 2025

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan skema pengaturan kerja yang fleksibel, atau flexible working Arrangement bagi para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas di musim mudik Lebaran 2025.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk menerapkan skema work from anywhere (WFA) bagi PNS. 

"Kebijakan lain sebagai upaya mengurai kemacetan, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait mengurai kemacetan dengan cara flexible working arrangement," ujar AHY di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

AHY berharap kebijakan ini bakal membuat para ASN memulai distribusi mobilitas jelang Lebaran lebih dulu. Sehingga para abdi negara diskenariokan mulai WFA per 24 Maret 2025.

"Tanggal 24 Maret diharapkan sudah mulai WFA. Sehingga bisa mengurangi kepadatan di malam-malam jelang Hari Raya Idul Fitri," kata AHY. 

"Karena itu juga berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi. Jadi harus diatur dengan benar, supaya tidak terjadi penumpukan terlalu parah," dia menambahkan.

Permintaan senada juga sempat dilontarkan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi. Skenario WFA didorong guna mengantisipasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur utama, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah. 

Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025. 

Menhub menilai, kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak. 

"Maka kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran," kata Menhub beberapa waktu lalu. 

Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2025, di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap.

Kemudian, pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara. 

Menhub berharap dukungan pemda seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan. 

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada pemda dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk berkoordinasi mengelola kendaraan umum. Khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang. 

"Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya," kata Mendagri. 

Mendagri sendiri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025. 

"Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda," terang Tito.