Bus Mudik Lebaran Wajib Rampcheck, Waspada Potensi Kecelakaan

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyebut pemotongan anggaran keselamatan yang serampangan bakal berdampak pada kecelakaan. Khususnya di momen mudik Lebaran 2025, lantaran rampcheck belum banyak dilakukan imbas efisiensi anggaran.

Djoko menjelaskan, aktivitas rampcheck merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, untuk memastikan sarana transportasi umum yang digunakan pemudik laik beroperasi.

Rampcheck merupakan kegiatan pemeriksaan keselamatan sarana transportasi seperti bus, kapal laut, kapal penyeberangan, pesawat terbang, untuk memastikan laik operasi.

"Bus, kapal laut, kapal penyeberangan dan pesawat terbang yang digunakan untuk mudik lebaran harus dipastikan sudah dilakukan rampcheck," kata Djoko, Rabu (5/3/2025).

Kegiatan rampcheck bus dilakukan untuk melihat dan memeriksa lebih dini hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Misalnya, dengan cara melakukan pengecekan visual fisik kendaraan, pemeriksaan fungsi-fungsi alat-alat pendukung operasional kendaraan, pemeriksaan terhadap surat-surat administrasi kendaraan, pemeriksaan.

Rampcheck Rutin

Jelang mudik lebaran, kegiatan rampcheck rutin dilakukan di terminal tipe A terhadap kendaraan bus antar kota antar provinsi (AKAP). Begitu pun untuk angkutan mudik Lebaran 2025, juga sudah dilakukan kegiatan serupa.

Berdasarkan data dari Direktorat Sarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub (2025), hasil rampcheck pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H) 13-27 Februari 2025, sebanyak 11.124 unit bus telah dilakukan rampcheck.

Dengan rincian status, Diijinkan Operasional sebanyak 7.257 unit bus (65 persen), Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis Penunjang) sebanyak 2.052 unit bus (10 persen), Tilang dan Dilarang Beroperasi (Melanggar Administrasi) sebanyak 887 unit bus (8 persen), dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 928 unit bus (8 persen).

"Namun untuk bus wisata yang jumlahnya cukup banyak digunakan mudik gratis belum dilakukan rampcheck. Lantaran tidak tersedia anggaran dan menjadi bagian anggaran yang ikut dipangkas demi efisiensi anggaran," imbuh Djoko.

Padahal, ia menyebut aktivitas rampcheck bus wisata dapat dilakukan pool PO bus wisata atau lokasi wisata. "Jangan sampai nanti ketika pemberangkatan mudik gratis ditemukan sejumlah unit bus wisata tidak laik jalan. Bus wisata yang kerap disewa untuk mudik gratis lebaran harus dalam kondisi laik jalan," tegasnya.

Lebih lanjut, Djoko menyinggung bahaya mudik jika menggunakan bus pariwisata bodong atau ilegal, lantaran pemeliharaan armada dan pengemudi tidak jelas. Meskipun pengadaan armada bus diserahkan ke pihak event organinizer (EO), minta disediakan armada bus yang sudah lolos rampcheck.

"Para penyelenggara mudik harus bertanggung jawab terhadap keselamatan pemudik dengan memastikan bahwa bus yang digunakan adalah bus pariwisata resmi yang memiliki perijinan dan telah dilakukan rampcheck oleh pemerintah. Ditandai dengan logo rampcheck yang ditempel di kaca bagian depan," pintanya.

Di samping itu, ia menambahkan, sejumlah kegiatan yang sangat berkaitan dengan keselamatan juga tidak dianggarkan. Seperti pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, guardrail, marka jalan, penerangan jalan umum/PJU).

"Juga anggaran untuk koordinasi, konsolidasi, dan monitoring untuk penanganan sepanjang ruas jalan nasional dan provinsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak ada anggaran," sebut Djoko.

Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) membutuhkan anggaran untuk melakukan koordinasi, konsolidasi dan monitoring dengan pemerintah daerah. Sekarang mengalami kesulitan, apalagi jelang musim mudik lebaran, lantaran tidak disediakan anggaran untuk kegiatan itu.

"Dapat dikatakan musim mudik lebaran 2025 sangat rawan kecelakaan transportasi. Persiapan rampcheck sarana transportasi (bus, kapal laut, kapal penyeberangan dan pesawat terbang) belum dilakukan sepenuhnya, sementara waktu berjalan terus mendekati lebaran," tegas dia.

Sementara di sektor perhubungan udara, pemudik sudah mendapatkan tiket murah. Sehingga, Djoko meminta rampcheck pesawat terbang harus dilakukan jika tersedia anggaran.

Ramp Inspection atau yang sering disebut ramp check merupakan inspeksi terencana yang dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan standar dan peraturan yang ditetapkan untuk operator selama operasi udara.

"Dalam rangka efisiensi anggaran, beberapa bandara kelas 3 yang setahun menerima sekitar Rp 2,5 miliar untuk operasional, setelah pemangkasan tinggal Rp 160 juta setahun. Dikhawatirkan tugas dan fungsi, terutama terkait dengan keselamatan menjadi terabaikan jika pemangkasan sedemikian besar," bebernya.

"Efisien anggaran boleh saja dilakukan selama tidak mengabaikan aspek keselamatan transportasi. Oleh sebab itu, anggaran yang menyangkut keselamatan harus diadakan lagi," pungkas Djoko.