Sebut Jadi Tantangan, PM India Samakan Mata Uang Kripto Seperti Inflasi dan Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri India, Narendra Modi menyerukan kerja sama global untuk mengatasi tantangan seiring kemunculan uang kripto atau cryptocurrency. Ajakan tersebut disampaikannya secara virtual pada konferensi tahunan Davos Forum Ekonomi Dunia 2022. 

Modi mengatakan, mata uang kripto adalah contoh dari jenis tantangan yang harus dihadapi sebagai keluarga global seiring perubahan tatanan global.

Maka dari itu, untuk melawan ini, setiap negara, setiap lembaga global perlu memiliki tindakan kolektif dan tersinkronisasi.

Selain itu, Modi menjelaskan bahwa kripto serupa dengan gangguan rantai pasokan, inflasi dan perubahan iklim di dunia yang perlu dihadapi bersama secara global.

“Jenis teknologi cryptocurrency yang dikaitkan dengan membuat keputusan yang diambil oleh satu negara tidak memadai untuk memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh cryptocurrency. Kita harus memiliki pemikiran yang sama,” kata Modi seperti dikutip dari Coindesk, Selasa (18/1/2022). 

Pemerintah India sendiri belum merumuskan kerangka peraturannya sendiri untuk aset kripto, dan telah memutuskan untuk mempelajari langkah-langkah regulasi di tempat lain serta bagaimana standar global pada mata uang kripto berkembang.

Namun, Kementerian Keuangan India telah menghubungi Bank for International Settlements (BIS) untuk menyusun undang-undangnya.

Rancangan undang-undang cryptocurrency negara itu mungkin tidak akan menjadi undang-undang sampai setelah Sesi Anggaran tahun ini berakhir pada April mendatang.

RUU tersebut dilaporkan telah berkembang dari sebelumnya melarang semua cryptocurrency pribadi hingga mengizinkan untuk pengecualian tertentu untuk mempromosikan teknologi yang mendasarinya. Itu memungkinkan cryptocurrency digunakan sebagai aset, tetapi melarang penggunaannya sebagai mata uang atau pembayaran.

Dalam sambutannya, Modi menanyakan apakah organisasi multilateral diperlengkapi untuk mengatasi tantangan modern. 

"Itulah sebabnya setiap negara demokratis memiliki tanggung jawab untuk menekankan reformasi di lembaga-lembaga ini agar mereka cukup mampu menghadapi tantangan modern di masa depan," tuturnya.

Modi, yang memimpin negara berpenduduk terbesar kedua di dunia itu, mengakhiri pidatonya dengan menambahkan bahwa tantangan baru membutuhkan arah baru.

Setiap negara membutuhkan dukungan dari negara lain lebih dari sebelumnya, dan dia yakin bahwa diskusi di konferensi akan membuahkan hasil.

Sebelumnya, pada 18 November 2021, Modi memberikan pidato utama secara virtual di Dialog Sydney, pertemuan puncak tahunan tentang teknologi baru, dan mengatakan negara-negara demokratis harus bekerja sama untuk memastikan kripto tidak berakhir di tangan yang salah dan merusak generasi muda.