Regulasi Baru Taiwan: Stablecoin Dikelola Bank dan Bank Sentral

Liputan6.com, Jakarta - Regulator keuangan Taiwan berencana untuk memperkenalkan rancangan undang-undang baru terkait penyedia layanan aset virtual (VASPs) pada bulan Juni. Salah satu usulan utama dalam rancangan ini adalah memberikan izin kepada bank untuk menerbitkan stablecoin.

Dikutip dari bitcoin.com, Sabtu (24/1/2025), Ketua Komisi Pengawas Keuangan Taiwan (FSC), Peng Jinlong, menyatakan pengesahan RUU ini akan mendorong partisipasi investor Taiwan dalam pasar aset virtual.

Menurut laporan, Zhuang Xiuyuan, seorang pejabat dari bank yang tidak disebutkan namanya, mengatakan setiap stablecoin yang diterbitkan di Taiwan nantinya harus mendapatkan persetujuan FSC.

Mengubah Metode Pengesahan Cadangan Stablecoin

Xiuyuan menambahkan sistem baru ini akan mengubah metode pengesahan cadangan stablecoin, yang saat ini dilakukan oleh penerbit secara mandiri, menjadi proses yang melibatkan regulator untuk memastikan kelayakan penerbit.

Jinlong juga menyebutkan pengelolaan stablecoin akan dilakukan bersama oleh bank-bank komersial dan bank sentral Taiwan. Pengumuman Taiwan mengenai rencana kerangka regulasi untuk VASPs, termasuk aturan tentang stablecoin yang diterbitkan oleh bank, terjadi di tengah upaya Amerika Serikat untuk mengatur stablecoin.

Layanan Kustodian Kripto

Sebelumnya, FSC berencana memulai uji coba layanan kustodian kripto pada kuartal pertama 2025, menurut laporan dari kantor berita lokal Central News Agency. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi adopsi kripto oleh lembaga, dengan tiga bank swasta yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam uji coba tersebut.

FSC telah menetapkan lembaga yang mengajukan uji coba harus mengidentifikasi jenis aset yang ingin mereka simpan, termasuk Bitcoin, Ether, dan Dogecoin. Selain itu, pelamar perlu mengklarifikasi demografi pengguna target mereka, membedakan antara investor profesional dan umum, serta platform aset kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Direktur divisi perencanaan komprehensif FSC, Hu Zehua mengindikasikan informasi terperinci mengenai uji coba tersebut akan dirilis ke publik setidaknya 15 hari sebelum proses aplikasi. FSC juga akan mengumpulkan masukan publik untuk menyempurnakan kerangka uji coba.

Sejalan dengan rencana ini, FSC telah memperbarui peraturan Anti Pencucian Uang Taiwan, yang mewajibkan semua perusahaan kripto untuk mendaftar ke pemerintah paling lambat September 2025. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan hukuman berat, termasuk denda hingga USD 156.000 atau penjara hingga dua tahun.

Pendekatan Taiwan yang ramah terhadap kripto sangat kontras dengan negara tetangganya, Tiongkok daratan, yang mengumumkan tindakan keras besar-besaran terhadap transaksi kripto pada 2021.

Menurut pakar hukum dari Regulated United Europe, Taiwan tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi pemerintah mengizinkan dan mengatur investasi di sektor aset digital.

World Blockchain Summit juga telah mengidentifikasi Taiwan sebagai pasar kripto utama berikutnya, meskipun sejauh ini belum ada undang-undang khusus terkait kripto.

Di AS, salah satu rancangan undang-undang, Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act, mengharuskan stablecoin didukung oleh aset cair berkualitas tinggi, seperti surat utang jangka pendek pemerintah AS. Seperti RUU FSC, rancangan ini juga mensyaratkan penerbit stablecoin untuk pembayaran agar memiliki lisensi federal.

Selain itu, Stablecoin TEFRA Act, yang didukung oleh Rep. Patrick McHenry, mengusulkan agar hanya bank yang boleh menerbitkan stablecoin. Namun, rancangan ini dinilai memiliki perlindungan konsumen yang lebih terbatas dibandingkan dengan RUU Lummis-Gillibrand, yang mencakup persyaratan pengungkapan dan perlindungan anti pencucian uang.

Rancangan undang-undang VASP dari FSC juga dikabarkan memprioritaskan penerapan protokol anti pencucian uang serta penilaian risiko, menunjukkan keseriusan Taiwan dalam menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif untuk aset virtual.