Ini Alasan Uni Eropa Belum Terapkan Bebas Visa Schengen bagi WNI

Liputan6.com, Jakarta - Pada April 2016 lalu atau tepatnya saat Wakil Presiden Komisi Eropa Federica Mogherini datang ke Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir sempat menyatakan proses pembebasan visa Schengen bagi WNI menunjukkan perkembangan positif.

Namun, hampir setahun setelah pertemuan, belum bisa dipastikan kapan kebijakan bebas visa bagi WNI ini dapat berjalan. Lobi pun terus dilakukan Indonesia.

Menanggapi isu tersebut, Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Charles-Michel Geurts menyebut proses pembebasan visa bagi WNI terus berjalan. Akan tetapi, hal itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat.

"Masalahnya cuma timing, tidak untuk sekarang karena waktunya masih belum tepat, tantangan masalah imigrasi dan pencari suaka masih melanda Eropa," ucap Geurts kepada Liputan6.com di Institut Kebudayaan Italia di Jakarta.

Geurts mengatakan, masyarakat Indonesia tak perlu cemas. Sebab, Indonesia merupakan negara yang dipertimbangkan Uni Eropa untuk pembebasan visa Schengen.

Pernyataan tersebut didasari alasan jelas. Pasalnya, RI memiliki banyak dasar kuat untuk diberikan kebijakan tersebut.

"Indonesia setiap bertemu dengan ini isu selalu diangkat. Kami selalu mendengarkan secara seksama permintaan Indonesia ini," ucap dia.

"Fakta bahwa sangat sedikit penolakan pemberian visa Schengen kepada WNI yang mau ke Eropa dan fakta bahwa sangat sedikit WNI yang telah memiliki visa Eropa terkena masalah overstayer sangat baik. Ini contoh-contoh yang baik," ujar Geurts.

Tanpa ragu, Geurts menegaskan, dia sangat yakin masyarakat Indonesia bisa menikmati fasilitas bebas visa di masa mendatang. Yang perlu dilakukan hanya bersabar menunggu proses negosiasi selesai.

"Ini cuma mengenai mencari kesempatan tepat untuk revisi visa bagi Indonesia seperti kami memberikan bebas visa bagi beberapa negara yang punya alasan kuat yang sama dengan Indonesia," tuturnya.

"Saya yakin itu akan terwujud di masa depan jika fakta-fakta baik yang sudah ada (di Indonesia) tidak berubah dan tentunya juga tergantung negosiasi," dia memungkasi.