Aneh tapi Nyata, 6 Negara Ini Ternyata Tak Punya Tentara

Liputan6.com, Vatikan City - Sejumlah negara memamerkan kedigdayaannya dalam bidang militer di sejumlah "titik panas" dunia.

Amerika Serikat mengerahkan armada kapal induknya, juga sistem pertahanan rudalnya yang kontroversial, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), ke Semenanjung Korea untuk merespons provokasi Korut yang dianggap ancaman besar dengan senjata nuklirnya. Sementara, adu kuat juga dilakukan sejumlah kekuatan dunia di Suriah. 

Mayoritas negara di dunia punya kekuatan militer dan terus mengembangkan kemampuan personel serta sistem persenjataannya.

Alasannya beragam, tapi nyaris seragam, yaitu untuk pertahanan dan menjaga kepentingan negaranya.

Namun, sejumlah pihak menduga negara-negara itu sedang mengantisipasi apabila roda sejarah berulang: pertempuran global atau perang dunia kembali berkobar. 

Amerika Serikat, Rusia, dan China menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia.

Pada 2015 AS mengalokasikan dana sebanyak US$ 601 miliar untuk memperkuat militernya.

Sampai sekarang pun alutsista AS adalah terbanyak di dunia. Jumlah tank mereka 8.848, pesawat militer 13.892, dan kapal selam sebanyak 72 buah.

Sementara, anggota angkatan bersenjata di China mencapai 1.6 juta personel aktif.

Namun ternyata, ada negara-negara yang memilih tidak mempunyai militer. Alasannya pun beragam. Ada yang karena sejarah, tak sedikit disebabkan lokasi.

Berikut enam negara dunia yang tidak mempunyai militer seperti dikutip dari situs Wonderlist, Jumat (28/4/2017).

Negara berdaulat yang berada di tengah-tengah Italia ini tidak mempunyai militer sama sekali. Segala urusan keamanan diserahkan kepada Grandmarie Corps.

Di Vatikan memang terdapat Swiss Guard. Namun, mereka bukan milik negara dan hanya bisa digunakan oleh keuskupan.

Italia pun sebagai negara yang mengelilingi Vatikan secara formal dilarang ikut campur dalam masalah keamanan di Vatikan.

Alasannya, hal tersebut bisa merusak netralitas Takhta Suci Vatikan.

Negara kecil di Samudera Pasifik ini menyerahkan urusan pertahanan sepenuhnya kepada Australia. Sudah ada perjanjian yang terjalin antar dua negara tersebut.

Meski dilimpahkan ke Australia, untuk keamanan lokal Nauru punya polisi yang dilengkapi senjata lengkap hampir sama dengan militer.

Di Solomon Islands dulunya kekuatan punya paramiliter sangat kuat. Hal tersebut berlangsung sampai konflik berlatar etnis terjadi.

Konflik tersebut membuat negara seperti Australia, Selandia Baru, dan beberapa tetangganya di Pasifik turun tangan demi memulihkan hukum dan ketertiban.

Sejak peristiwa tersebut, tidak ada kekuatan serupa militer yang ada Solomon Islands. Yang ada hanya Unit Pengawasan Masyarakat dan Maritim.

Kelompok tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan di Solomon Islands. Tidak sendirian, unit tersebut untuk masalah pertahanan negara dibantu oleh Organisasi Multilateral Negara Pasifik untuk Solomon Islands (RAMSI).

Negara di Eropa ini dulunya punya militer. Namun, keberadaan militer dihapus pada 1868.

Alasan penghapusan militer karena dianggap pengeluaran untuk punya angkatan bersenjata terlalu mahal. Mereka pun membuat undang-undang yang mengatur bahwa militer boleh dihidupkan kembali saat situasi perang.

Liechtenstein adalah satu dari sedikit negara dunia yang percaya perang besar tidak akan pernah terjadi dan berefek sampai ke negaranya.

Sama seperti Liechtenstein, dulunya Granada juga punya militer. Akan tetapi, keberadaan angkatan bersenjata sudah ditiadakan semenjak 1983 karena adanya invasi dari Amerika dan sekutunya.

Untuk menjaga keamanan Granada, negara ini membentuk kepolisian negara. Sementara urusan pertahanan Granada hanya mengandalkan sistem keamanan regional.

Negara di antara Prancis dan Spanyol ini tidak punya militer. Mereka hanya menandatangani perjanjian dengan beberapa negara Eropa dan Prancis untuk urusan proteksi.

Meski demikian, dalam beberapa acara kenegaraan beberapa warga Andorra menjadi relawan meramaikan festival dengan berperan sebagai militer.

Dalam urusan keamanan, Andorra punya Unit Antiterorisme dan Pengelolaan Tahanan yang mereka anggap peran sama dengan kepolisian.