Bahas Rohingya, Menlu RI Menuju Yangon Temui Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, Yangon - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi terbang ke Myanmar untuk menemui perwakilan pemerintah di sana guna membahas isu pengungsi Rohingya.

"Menlu RI telah mendarat di Yangon hampir tengah malam pada Minggu 3 Agustus 2017. Dubes RI untuk Yangon, Ito Sumardi beserta dua pejabat tinggi Myanmar yaitu Deputy Direktur Jenderal Protokol, U Zaw Thomas O, serta Dirjen Strategic Study Kemlu Myanmar, Daw Khay Thi menjemput Menlu Retno," demikian informasi yang disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang diterima Liputan6.com, Senin (4/9/2017) pagi.

Pada Senin pukul 07.00, Menlu melanjutkan perjalanan ke ibu kota Myanmar, Naypyidaw, untuk melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Daw Aung San Suu Kyi. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan dengan beberapa menteri lain.

Ia juga akan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun.

"Pertemuan akan dilakukan seharian... Sore hari, Menlu RI akan kembali ke Yangon," imbuh pihak Kemlu.

"5 September pagi, Menlu akan menuju ke Dhaka Bangladesh untuk melakukan pertemuan dengan Menlu Bangladesh guna membahas isu pengungsi."

Saksikan videonya berikut ini:

Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, sejauh ini Menlu Retno telah terus melakukan komunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.

Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk tangani bantuan kemanusiaan.

Bantuan untuk Pengungsi Rohingya

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan situasi di lapangan, pada tanggal 31 Agustus 2017, Menlu Retno meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar.

Program tersebut merupakan komitmen dari 11 (sebelas) LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Program bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam 4 jenis program yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas.

Bantuan tersebut senilai US$ 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.

Mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu atasi krisis kemanusiaan ini. Menlu RI aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB untuk membahas situasi di Rakhine pada tanggal 1 September 2017. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat.

"Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," tutur Menlu Retno.

Pada tingkat nasional, guna mendapatkan pandangan dan masukan terkait situasi di Rakhine State dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Menlu dan Wamenlu RI telah melakukan pertemuan dengan wakil-wakil dari MUI, PBNU, Muhamadiyah dan KAHMI pada 2 September 2017.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan perkembangan di Rakhine State dan langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah untuk tanggapi situasi di sana.

Beberapa poin yang menjadi perhatian bersama antara lain, pentingnya Myanmar segera mengembalikan keamanan di daerah Rakhine State dan menghormati hak-hak masyarakat termasuk penduduk yang beragama Islam.

Para tokoh Agama juga menekankan pentingnya untuk segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap penduduk dan umat Islam di Rakhine State, serta melindungi seluruh penduduk yang ada di Myanmar.

Selain itu, Menlu dan para tokoh Islam juga menekankan pentingnya agar akses kepada lembaga kemanusiaan internasional dan lembaga kemanusiaan dari Indonesia dapat segera terlaksana.

Menlu Retno Marsudi terbang ke Myanmar untuk menemui perwakilan pemerintah Myanmar guna membahas isu Rohingya di Rakhine pada Minggu sore.

"Atas perintah Presiden dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, (Minggu sore) saya berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi," demikian disampaikan Menlu RI sebelum berangkat menuju Soekarno-Hatta International Airport pada Minggu 3 September 2017 sore.

"Perjalanan saya tidak hanya membawa amanah dari masyarakat Indonesia, tetapi juga harapan dunia internasional, agar Indonesia dapat menyampaikan harapan masyarakat Internasional yang juga mengharapkan agar krisis kemanusiaan ini dapat segera diselesaikan," imbuh dia.

Menurut Retno, Indonesia adalah salah satu negara yang merespons dengan cepat pada saat gelombang kekerasan baru terjadi di Rakhine. Respons yang sama juga dilakukaan Indonesia saat krisis serupa terjadi di Rakhine pada Oktober lalu.

Berdasarkan pengamatan Retno, ia merupakan menteri luar negeri pertama yang masuk ke Myanmar dan akan mengadakan pertemuan dengan otoritas negara tersebut untuk membahas masalah yang terjadi di Rakhine.

Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.